Jakarta, — Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kembali digelar secara serentak pada 8 Januari 2026. Klaim pemerintah yang menyebut keberhasilan program mencapai 99,99 persen justru dinilai JPPI sebagai alarm kerusakan kebijakan pendidikan nasional.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan bahwa keberhasilan administratif MBG tidak mencerminkan dampak substantif bagi dunia pendidikan. Ia menilai program tersebut dijalankan dengan mengorbankan anggaran pendidikan dan mengalihkan fokus negara dari persoalan mendasar sekolah.
“Ini bukan soal memberi makan yang keliru, tetapi cara negara membiayai dan memprioritaskannya. MBG dijalankan dengan memangsa anggaran pendidikan dan meninggalkan persoalan mutu yang jauh lebih mendesak,” kata Ubaid dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Januari 2026.
Anggaran Fantastis, Pendidikan Terpinggirkan
JPPI mencatat, anggaran Program MBG pada 2026 mencapai sekitar Rp1,2 triliun per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 69 persen bersumber dari pos anggaran pendidikan. Menurut JPPI, kebijakan ini mencerminkan pergeseran orientasi negara yang berbahaya.
“Dengan skema seperti ini, pendidikan tidak lagi diperlakukan sebagai investasi jangka panjang, melainkan sekadar lumbung dana untuk proyek populis,” ujar Ubaid.
Ia menambahkan, penggunaan anggaran pendidikan untuk program non-akademik berpotensi menggerus kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik.
Empat Catatan Kritis JPPI
Dalam evaluasinya, JPPI menyoroti empat dampak utama dari pelaksanaan MBG terhadap sektor pendidikan:
Pertama, ketimpangan mutu pendidikan yang kian melebar. JPPI mencatat sekitar 63 hingga 71 persen ruang kelas SD di Indonesia masih dalam kondisi rusak. Di saat yang sama, persoalan sertifikasi dan kesejahteraan guru belum tertangani secara serius.
“Memberi makan gratis di ruang kelas yang rusak adalah ironi besar. Ini menegaskan salah urus prioritas,” kata Ubaid.
Kedua, kemerosotan capaian akademik siswa. JPPI menilai penurunan nilai matematika dan literasi siswa sepanjang 2019–2025 menunjukkan bahwa masalah utama pendidikan bukan terletak pada gizi semata, melainkan pada kualitas sistem pembelajaran.
Ketiga, degradasi martabat profesi guru. Menurut JPPI, guru kini dibebani urusan logistik MBG yang berada di luar tugas pedagogis. Di sisi lain, ketimpangan penghasilan dinilai kian mencolok, karena pekerja proyek MBG bisa memperoleh upah hingga 10 kali lipat dibanding guru honorer.
Keempat, pembangkangan terhadap konstitusi. JPPI menilai pemerintah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pendidikan dasar harus bebas dari pungutan biaya. JPPI menghitung, anggaran MBG selama dua bulan sekitar Rp75 triliun seharusnya cukup untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis secara nasional.
Berdasarkan temuan tersebut, JPPI mendesak pemerintah untuk menghentikan Program MBG selama masih menggunakan anggaran pendidikan. JPPI juga meminta pemerintah memprioritaskan pelaksanaan putusan MK, perbaikan infrastruktur sekolah, serta peningkatan kesejahteraan guru.
“Indonesia tidak membutuhkan generasi yang hanya kenyang, tetapi generasi yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Dalam bentuknya saat ini, MBG justru menjauhkan pendidikan dari tujuan itu,” ujar Ubaid.
