titastory, Halmahera – Persoalan pengawasan sumber daya kelautan perikanan masih menjadi tantangan sehingga menyebabkan masyarakat pesisir menjadi miskin.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), Hendra Wiguna saat menjadi pembicara utama dalam seminar nasional bertajuk Digitalisasi Maritim dalam Pengembangan Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045 yang diadakan oleh Politeknik Bumi Akpelni, Rabu (18/12).
Hendra menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrem masih besar jumlahnya di wilayah pesisir yang mana merupakan penghasil pangan.
“Semangat Ekonomi Biru adalah inovasi teknologi yang ramah terhadap iklim dan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya yang efisien. Tujuan besarnya, tentu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Hendra.
Oleh karena itu, Hendra berharap Ekonomi Biru yang digaungkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Sejak perencanaannya mengedepankan pelibatan masyarakat pesisir terutama pelaku utama sektor kelautan perikanan yakni nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pembudidaya rumput laut, pengolah dan pemasar ikan. Begitupun dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja program atau kebijakannya.
“Langkah selanjutnya, mengutamakan kedaulatan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam untuk memulihkan alam Indonesia.” Terang Hendra
Sementara itu, pada kesempatan berbeda, Ketua KPPMPI Halmahera Selatan, Sahmir Kader menyoroti tentang pengawasan sumber daya kelautan perikanan yang belum merata. Alhasil masih banyak aktivitas yang merusak, mulai dari membuang sampah ke laut hingga praktik penangkapan ikan menggunakan bom.
“Adanya oknum nelayan yang menggunakan bom untuk menangkap ikan, menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan memusnahkan bibit ikan. Hal ini akhirnya menyebabkan penurunan hasil tangkapan nelayan tradisional.” Ujar Sahmir
Hal serupa juga disampaikan oleh Salman Adam Ketua KNTI Ternate, dia mengaku pernah menyaksikan langsung penangkapan ikan menggunakan bom di pulau Gafi, Siko, Laigoma dan sekitarnya.
“Karna penggunaan bom tersebut, karang banyak yang mati. Ada upaya nelayan pancing ikan dasar untuk mencegah, namun pengebom ikan tersebut menggunakan kapal yang kecepatannya jauh diatas rata-rata kapal nelayan kecil. Selain itu, di kapal mereka juga masih banyak bom, sehingga menyebabkan nelayan setempat takut untuk mendekat ataupun melarang aktivitas tersebut,” Jelas Salman.
Nelayan Maluku Utara berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus rutin melakukan pengawasan di laut. Tujuannya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan meningkatkan penghidupan nelayan.
“Inginnya kami, pendapatan dari hasil melaut tiap tahun meningkat tidak menurun. Atau paling tidak, pemerintah memberikan perhatian kepada nelayan kecil, jangan menelantarkannya. Sehingga kami tidak merasa sendiri berjuang memenuhi kebutuhan penghidupan dan menjamin terpenuhi pangan bergizi dalam negeri,” ungkap Salman. (TS-01)
