Jakarta,— Koalisi Transisi Bersih melayangkan kritik keras terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto membuka lahan besar-besaran di Papua untuk perkebunan kelapa sawit, tebu, dan singkong sebagai bahan baku bahan bakar nabati. Kebijakan tersebut dinilai berisiko tinggi dan berpotensi menghancurkan ekosistem hutan alam terakhir Indonesia.
Dalam pernyataan resminya, Koalisi Transisi Bersih menyebut ambisi swasembada energi berbasis perkebunan monokultur di Papua sebagai arah transisi energi yang keliru. Alih-alih memperkuat ketahanan energi dan iklim, kebijakan itu justru dinilai membuka jalan bagi bencana ekologis dan konflik sosial berskala luas.
“Papua bukan lahan kosong. Ia adalah benteng terakhir hutan alam Indonesia dan rumah bagi masyarakat adat yang selama ini menjaga ekosistemnya. Mengubahnya menjadi perkebunan energi adalah resep bencana,” demikian pernyataan Koalisi.
Ancaman Hutan Alam dan Hak Masyarakat Adat
Koalisi menyoroti bahwa konversi hutan Papua menjadi perkebunan sawit, tebu, dan singkong akan memicu deforestasi masif, hilangnya keanekaragaman hayati, serta pelepasan emisi karbon dalam jumlah besar. Papua selama ini berperan penting sebagai penyerap karbon dan penyangga krisis iklim nasional.
Selain dampak ekologis, rencana tersebut dipandang berpotensi memperparah konflik agraria yang telah lama menghantui Papua. Pengalaman ekspansi perkebunan dan proyek skala besar di wilayah timur Indonesia menunjukkan bahwa pengabaian hak ulayat kerap berujung pada perampasan tanah, kriminalisasi warga, dan kekerasan struktural terhadap masyarakat adat.
“Transisi energi seharusnya tidak mengorbankan hak-hak dasar masyarakat adat. Ketika tanah dan hutan mereka diambil atas nama energi nasional, yang terjadi bukan transisi, melainkan kolonialisasi baru,” tegas Koalisi.
Biofuel Skala Besar Dinilai Solusi Palsu
Koalisi Transisi Bersih juga mengkritik ketergantungan pemerintah pada biofuel berbasis perkebunan sebagai solusi energi. Model ini dinilai mahal secara ekonomi, boros lahan, dan merusak lingkungan, serta tidak sejalan dengan prinsip energi bersih yang berkelanjutan.
Menurut Koalisi, transisi energi semestinya difokuskan pada pengurangan konsumsi energi fosil, pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas, serta perlindungan ekosistem alam yang tersisa—bukan dengan memperluas model ekstraktif ke wilayah yang selama ini relatif utuh.
“Jika hutan Papua dibuka demi sawit dan tebu energi, Indonesia tidak sedang menuju swasembada energi, tetapi sedang menggali krisis iklim dan sosial yang lebih dalam,” tulis Koalisi.
Koalisi Transisi Bersih mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana pembukaan lahan skala besar di Papua, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan energi nasional, serta menjamin perlindungan hutan dan hak masyarakat adat sebagai fondasi transisi energi yang adil.
