titastory, Ternate – Sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Halmahera Selatan melakukan mogok sekolah. Aksi mogok ini berlangsung setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara, tidak mengambil kebijakan mencopot kepala sekolah Nasar H Azis.
Sebelumnya siswa SMKN 6 Halsel melaksanakan demonstrasi mendesak Dikbud mencopot kepsek, lantaran diduga menyelewengkan dana beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) 2024 untuk 23 siswa.
Tak hanya itu, kepsek yang tengah bertugas selama tujuh tahun sejak 2018 ini, juga malas berkantor. Sayangnya mesti sudah dua kali siswa melaksanakan aksi Dikbud belum mengambil langkah tegas mencopot Nadar dari jabatannya. Hal itu memicu para siswa mogok sekolah sejak aksi kedua Senin (17/2/2025) pekan lalu.
“Mogok sekolah yang kami lakukan selama satu minggu ini, karena Dikbud tidak memenuhi tuntutan yang sudah kami layangkan. Padahal sebelumnya Dikbud sudah berjanji mencopot kepsek, tapi sampai sekarang tidak,” tegas salah satu siswa yang enggan namanya dipublish saat dihubungi Titastory.Id, Senin (24/2/2025).
Ia menyebut jika Dikbud Malut tidak menunaikan tuntutan mencopot kepsek, semua siswa tidak akan masuk sekolah. “Intinya kami minta kepsek dicopot,” desaknya.
Senada guru SMKN 6 Halsel saat yang enggan namanya dikorankan sudah seminggu lebih siswa tidak bersekolah. Mogok sekolah tersebut lantaran tuntutan siswa meminta Dikbud mencopot kepsek tidak dipenuhi.
“Sejak aksi kedua lalu, semua siswa tidak pernah masuk sekolah sampai sekarang,” ungkapnya saat dihubungi Titastory.id, Selasa (25/2/2025).
Mengenai ini, Syahril Muhammad, akademisi Universitas Khairun (Unkhair), mendesak Dikbud Malut mengambil langkah tegas mencopot Nadar H Azis.
Menurutnya Dikbud tidak boleh bimbang dan beralasan tidak ada guru yang tidak mau menjabat sebagai kepsek SMK 6 Halsel. Sehingga tetap memberikan ruang bagi kepsek bermasalah untuk memimpin sekolah. Sebab dengan begitu, Dikbud secara langsung mengorbankan para siswa.
“Dikbud seharusnya mengambil kebijakan yang telat dan cepat menggantikan kepsek bermasalah. Kalau tidak yang korban adalah siswa. Jangan buat alasan tidak ada yang mau menggantikan kepsek, ada banyak guru yang lebih berkompeten dan bisa menggantikan posisi Nadar,” tegas Syahril.
Ia menyatakan dengan jenis masalah penyelewengan PIP siswa dan malas berkantor yang dilakukan kepsek. Sudah tidak ada alasan untuk mempertahankan, sebab masalah yang dibuat sangat berat, apalagi masalah penyelewengan PIP sudah berulang kali terjadi.
“Dikbud dalam waktu dekat harus bisa mengambil kebijakan jelas dan tegas. Jangan menunggu hasil pengawasan Dinas Cabang, harusnya Dikbud Malut yang ambil tindakan, supaya masalah tidak berkepanjangan,” pungkasnya.
