titastory, Aru – Tren penyebaran penyakit beresiko HIV-AIDS di Aru meningkat. Data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mencatat, dari sebelas kabupaten/kota di Maluku, Kabupaten Kepulauan Aru menempati posisi ke tiga dengan jumlah kasus terbanyak.
Dimana angka kasus tahun 2023 terdapat 650 penderita Orang Dalam HIV-AIDS (ODHA). Demikian disampaikan Marina Selfanay, Kepala Puskesmas Dobo kepada titastory, Senin (06/1).
“Jadi jumlah kasus di Aru itu sebanyak 650 penderita, dan urut 3 terbanyak di Maluku,” ungkapnya.
Puskesmas Dobo saat ini menangani 16 kasus baru yang suda terdeteksi positif HIV-AIDS. Ironisnya, dari penyintas itu ada yang masih bersekolah.
Terhadap kondisi tersebut, pihaknya akan terus melakukan penyuluhan agar masyarakat dapat mendeteksi penularan HIV-AIDS sejak dini.
Dia mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir melakukan pemeriksaaan HIV-AIDS di puskesmas, lantaran tidak dipungut biaya. HIV-AIDS merupakan penyakit beresiko yang biayanya disubsidi oleh pemerintah melalui Biaya Operasional Kesehatan (BOK). Tentunya dapat digunakan juga oleh penyintas HIV-AIDS.
Sementara itu, penanggung jawab program, Reno Untarola mengungkapkan, awalnya ada klinik yang menangani HIV-AIDS dan penyakit beresiko lainnya di Aru. Namun kini sudah tutup, karena dokter yang mengelola klinik tersebut telah pindah. Karena itu, penanganan HIV-AIDS saat ini dilakukan di rumah sakit.
Soal kenaikan angka kasus di daerah itu, kata dia, berdasarkan data kasus, kenaikan angka HIV-AIDS di lokalisasi justru menurun. Banyak yang salah memahami bahwa penderita HIV-AIDS berasal dari lokalisasi. Namun, sekarang berbeda, karena kasusnya justru banyak ditemui di kalangan masyarakat.
Dia juga menyampaikan, meningkatnya kasus HIV- AIDS disebabkan oleh perilaku hubungan sesama jenis. Dimana tiga kasus ditemukan pada Desember 2024, belum termasuk data dari pihak rumah sakit dan puskesmas lain di kabupaten itu.
Pencegahan HIV-AIDS bisa dicapai jika masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Biasanya, masyarakat hanya menunggu petugas medis datang baru melakukan pemeriksaan.
“Padahal Lebih baik mencegah dari pada sakit,” ungkapnya.
Dirinya pun menyarankan agar pemerintah daerah mengaktifkan kembali Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang kini mandek. Padahal KPA dipimpin langsung oleh Bupati.
“Ini fenomena gunung es, sebab jumlah kasus adalah jumlah yang sudah terdeteksi, kita tidak tahu diluar sana,” ungkapnya.
Pihaknya juga meminta pemerintah tak hanya sekedar melakukan sosialisasi. Namun, dibarengi dengan kegiatan pemeriksaan secara langsung kepada penyintas maupun masyarakat secara umum. Dalam banyak kasus yang ditemui, penyintas HIV-AIDS tidak akan datang untuk memeriksakan diri.
“Apabila baru terjangkit masih bisa diselamatkan tetapi apabila penyintas stadium akhir, maka sulit untuk diselamatkan karena kondisinya sudah tidak memungkinkan. Harusnya bukan terbatas sosialisasi saja tetapi langsung dilakukan pemeriksaan,” tegasnya.
Penulis : Jhon Djamamona
Editor: Khair iah
