titastory, Halmahera Barat – Sebuah video berdurasi satu menit yang memperlihatkan aksi kekerasan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM Halmahera Barat, Demisius O. Boky, terhadap seorang warga bernama Hardi Do Dasim viral di media sosial. Insiden ini terjadi pada Rabu (8/1/2025) dan memicu kemarahan publik.
Video yang diunggah akun Facebook HunTer KapiTa LipuMena menunjukkan Demisius memukul Hardi berulang kali di dalam kantor dinas.
“Kadis disperindag Halbar aniaya orang Model Preman, cieee cieee.” Sindiir akun akun Facebook HunTer KapiTa LipuMena di laman facebooknya.
Kronologi Kejadian
Hardi Do Dasim datang ke kantor Disperindag Halmahera Barat sekitar pukul 10.00 WIT, membawa megafon dan pamflet berisi tuntutan terkait kelangkaan minyak tanah serta dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan pejabat dinas kepada pengecer.
Ketika tiba di lokasi, Kepala Dinas Demisius O. Boky belum berada di tempat. Hardi kemudian memasang beberapa pamflet di jendela kantor. Setelah Demisius tiba dan melihat aksi tersebut, ia melarang Hardi melanjutkan aktivitasnya.
Namun, Hardi tetap memasang pamflet hingga akhirnya mencoba meletakkannya di lantai. Situasi memanas ketika staf dinas mencoba melerai, tetapi Demisius justru naik pitam dan memukul Hardi berkali-kali. Bahkan, saat staf lain mencoba melerai, Demisius sempat menghantam wajah Hardi.
Kapolres Halmahera Barat, AKBP Erlichason, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah mengamankan Demisius dan beberapa saksi untuk diperiksa lebih lanjut.
“Sudah diamankan korban. Saksi-saksi sedang dilakukan pemeriksaan, dan kami akan memproses kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar AKBP Erlichason dikutip dari laman berita online cermat.co.
Pihak kepolisian masih mengumpulkan bukti-bukti sebelum menetapkan status tersangka terhadap Kepala Dinas Demisius O. Boky.
Desakan Publik
Insiden ini memicu reaksi keras dari masyarakat Halmahera Barat yang mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas. Tindakan kekerasan oleh seorang pejabat publik dianggap mencoreng integritas birokrasi dan menciptakan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
Masyarakat juga menuntut transparansi dalam penanganan kasus ini dan berharap tidak ada upaya perlindungan atau pengaburan fakta selama proses hukum berjalan.
Kasus ini menjadi pengingat penting akan perlunya pengawasan ketat terhadap perilaku pejabat publik, terutama ketika menghadapi aspirasi dari masyarakat yang mempertanyakan kebijakan pemerintah.
Link Video:
Reporter: Edison Waas Editor: Rabul Sawal
