TITASTORY.ID, – Keputusan pemerintah dengan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus mendapat penolakan dari berbagai kalangan karena sangat meresahkan. Bahkan Aliansi BEM Nusantara Kota Bula menyatakan mosi tidak percaya ke Pemerintah Kabupaten dan DPRD SBT
Gelombang protes di berbagai daerah pun terus terjadi, halnya yang dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Nusantara Se-Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBT).
Aksi protes yang disuarakan Mahasiswa dengan melibatkan sopir angkot dan berbagai elemen masyarakat di Kota bertajuk Ita Wotu Nusa ini dialamatkan ke Pemerintah Kabupaten SBT karena tidak mampu atau tidak lihai dalam melihat persoalan rakyat di Kabupaten SBT, padahal SBT adalah salah satu wilayah yang menghasil minyak.
Mereka menyampaikan kenaikan harga minyak bersubsidi akan mengorbankan ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum pulih akibat terpaan pandemi Covid-19.
Dalam orasinya para kaum Intelek ini pun meminta agar Pemerintah Kabupaten SBT untuk melakukan penetrasi harga BBM dengan harga Bahan Pokok yang tentunya akan mengalami kenaikan, mereka juga meminta untuk dilakukan pemberantasan mafia di sektor minyak dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir; dan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten SBT untuk segera memanggil dan melakukan evaluasi terhadap pihak pegawai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terkait kinerja mereka yang tidak transparan.
Menurut Ketua BEM Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Hunimua SBT, Hamzah Rumarubun bahwa aksi yang dilakukan mahasiswa adalah untuk memprotes adanya kenaikan harga BBM di Kota Bula yang adalah penghasil minyak.” tuturnya.Kendati telah diberikan jaminan, Penanggung jawab aksi yang adalah Ketua BEM STIKIP Hunimua menyampaikan “mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Daerah SBT dan DPRD SBT sebab mereka tidak serius dalam mengawal aspirasi masyarakat bahkan terlihat tidak tanggap dalam menyelesaikan masalah di Daerah ini”. Tegas Rumarubun.
Pemerintah Daerah SBT dinilai tidak serius bahkan tidak becus untuk mengawasi pihak SPBU dan PT. Pertamina dalam penanganan kasus mafia minyak di SBT. Pihak Pendemo sangat menyesali sikap Pemerintah Daerah yang hingga saat ini belum mampu memberi tanda-tanda baik untuk menempatkan posko pengaduan mafia minyak di daerah SBT
Aliansi BEM Nusantara Se-Kota Bula juga menyayangkan sikap DPRD SBT yang diwakili oleh pernyataan Komisi B Ismail Rumbalifar lewat janjinya untuk segera memanggil pihak SPBU dan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG), kemudian tidak transparan persoalaan hasil pertemuan tersebut padahal DPRD tahu betul tentang pentingnya keterbukaan informasi publik. Rumarubun menegaskan akan terus melakukan aksi lanjutan sampai tuntutan mereka terpenuhi.
“Kami akan melakukan aksi Jilid II pada hari senin nanti dengan melibatkan lebih banyak massa dari semua elemen masyarakat yang terdampak akibat kenaikan BBM ini. Sudah menjadi komitmen kami untuk terus mendesak pemerintah agar lebih pro terhadap rakyat” tutupnya.
Sementara itu, Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas kepada massa aksi mengatakan telah memerintahkan Sekretaris Daerah SBT Jafar Kwairumaratu secara langsung untuk segera membuat Posko Pengaduan mafia minyak. (TS 02)
