Gunung Botak Darurat Merkuri, PT Global Emas Bupolo Gandeng Unpatti untuk Kajian Lingkungan

21/08/2025
Direktur Utama PT Global Emas Bupolo, Mansur Lataka, Foto : Ist

titastory, Ambon – Aktivitas penambangan ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, telah menimbulkan penumpukan limbah merkuri dan sianida dalam jumlah besar. Kondisi ini dinilai sudah darurat dan berpotensi menimbulkan tragedi ekologis seperti kasus Minamata di Jepang.

Direktur Utama PT Global Emas Bupolo, Mansur Lataka, menyatakan kadar merkuri di kawasan tambang Gunung Botak dan sekitarnya sudah melebihi ambang batas. “Saya melihat Pulau Buru ini darurat merkuri. Ancaman Minamata sudah di depan mata. Saya takut kejadian Minamata bisa berulang di Buru,” kata Lataka, Rabu, 20 Agustus 2025.

Untuk mencegah dampak lebih luas, PT Global Emas Bupolo menggandeng Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon melakukan kajian ilmiah sebelum proses normalisasi. Fokus utama penelitian akan berada di Gunung Botak dan Sungai Anahoni, yang disebut paling terpapar limbah berbahaya.

Potret Tambang liar emas Gunung Botak, Pulau Buru. Foto: akun facebook @Tita Ramli.

Menurut Lataka, meski perusahaannya adalah entitas bisnis, pengelolaan tambang harus dilakukan secara berkelanjutan. “Buru akan jadi prioritas sekaligus pilot project. Normalisasi akan diperluas ke kawasan yang terpapar akibat aktivitas penambangan,” ujarnya.

Kerja sama itu telah diformalkan lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Unpatti. Rektor Unpatti, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, menjelaskan peran perguruan tinggi adalah mengawal analisis dampak lingkungan (Amdal) dari berbagai usaha pertambangan. “Kewajiban kami mendampingi, menganalisis secara ilmiah dengan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki Unpatti,” ujarnya.

Ia menambahkan, tim riset akan melibatkan pakar di bidang kimia, biologi, dan ekologi. Kajian akan difokuskan pada tailing—limbah hasil proses ekstraksi tambang—yang selama ini mencemari sungai dan lahan warga. “Ini langkah maju untuk menangani dampak penambangan ilegal. Kami ingin memastikan proses normalisasi berjalan dengan data ilmiah yang akurat,” tegas Leiwakabessy.

Unpatti, lanjut dia, sudah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk mengawal tata ruang, strategi pengelolaan lingkungan, serta memberi kontribusi kepada perusahaan tambang.

“Ini penting untuk menjaga lingkungan sebagai titipan bagi anak-cucu kita, sekaligus bermanfaat bagi pembangunan manusia dan ekonomi Maluku,” kata Leiwakabessy.

Penulis: Edison Waas
error: Content is protected !!