titastory.id, ambon – Sejumlah Penjabat yang ditunjuk menempati posisi Bupati dan Walikota di Provinsi Maluku mulai menunjukan keberpihakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
Sikap ketidaknetralan Kepala Daerah ini diduga karena telah terafiliasi dalam proses pemenangan pasangan calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur tertentu.
Persoalan ini bahkan telah dibahas dalam rapat DPRD Maluku bersama penyelenggara Pemilu. Sayangnya, rapat yang dipimpin ketua Komisi I, Solichin Buton, tanpa kehadiran KPU, dengan alasan berada diluar daerah. Para wakil rakyat juga masih terus melakukan penelusuran terhadap dugaan ketidaknetralan Penjabat Kepala Daerah.
“Karena kita sharing dengan Kemendagri, kalau ketahuan Penjabat Bupati atau Gubernur yang berpihak kepada salah satu Paslon sampaikan lewat surat resmi ke Kemendagri,”ungkap Anggota Komisi I, Edison Sarimanela kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Kamis (07/10/2024).
Ia menyebutkan, dugaan keterlibatan Kepala daerah dalam proses pemenangan Paslon tertentu telah diketahui. Hanya saja, hal tersebut membutuhkan bukti, sebelum dilaporkan ke Kemendagri.
“Ini sudah ketahuan memang ada indikasi, tapi secara kita ingin buktikan bahwa beliau ini main buat siapa,”ungkapnya.
Politisi Hanura itu memastikan, jika dari hasil penulusuran ditemukan bukti, pihaknya akan langsung menyurati Mendagri Tito Karnavian, untuk menindak tegas oknum kepala daerah tersebut.
Menurutnya, sikap ini diambil dalam upaya mewujudkan Pilkada yang aman dan damai, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Apalagi pesta demokrasi yang akan berlangsung 27 November mendatang, menggunakan anggaran yang sangat besar, sehingga harus dilakukan secara adil, agar kepala daerah yang terpilih nantinya merupakan pilihan masyarakat, tanpa adanya intervensi.
“Kalau sampai ada bukti yang jelas, komisi I sebagai mitra Mendagri. kita akan memberikan surat resmi, bahwa oknum pejabat tersebut tidak netral dalam melihat situasi Pilkada ini,”pungkasnya.(TS-11)
Discussion about this post