titastory.id, banda naira– Sebanyak 18 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia menggelar Coastal and Small Islands People Summit 2024. Acara ini adalah pertemuan tahunan ketiga, setelah sebelumnya diadakan di Jakarta pada tahun 2023.
Inisiatif ini bertujuan mendorong pengakuan dan perlindungan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di Kawasan Timur Indonesia. Jaring Nusa juga menyampaikan sikap terkait transisi kepemimpinan nasional menuju pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Pernyataan sikap ini didorong oleh ketidakpastian politik selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang tidak menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah pesisir, laut, dan pulau kecil serta masyarakat yang bergantung padanya. Sebaliknya, Jokowi lebih mengutamakan investasi dengan mengeluarkan berbagai regulasi yang sering kali merugikan hak-hak masyarakat pesisir dan pulau kecil.
Jaring Nusa menilai bahwa kepemimpinan Prabowo dan Gibran akan melanjutkan kebijakan investasi besar-besaran yang mengutamakan pendekatan ekstraktif dan perampasan ruang laut terencana (planned ocean grabbing). Mereka mendesak agar pemerintahan baru memprioritaskan keadilan ekologis dan keadilan iklim serta pemenuhan hak-hak masyarakat pesisir sebagai agenda utama.
“Pemerintahan baru harus menempatkan keadilan ekologis dan keadilan iklim serta pemenuhan hak-hak masyarakat pesisir sebagai agenda utama,” tegas Parid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil WALHI Nasional.
Jaring Nusa menuntut penghentian proyek ekstraktif dan neo-ekstraktif seperti pertambangan pasir laut, reklamasi, penangkapan ikan terukur, dan pariwisata skala besar yang meminggirkan masyarakat. Indikator pencapaian tuntutan ini akan terlihat dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Agenda keadilan iklim bagi masyarakat pesisir dan pulau kecil harus menjadi agenda utama dalam rencana pembangunan ke depan,” tambahnya.
Jokowi dan penggantinya belum menunjukkan upaya yang memadai untuk mewujudkan keadilan ekologis dan iklim sesuai mandat konstitusi Republik Indonesia.
Organisasi yang terlibat dalam Resolusi Banda Naira antara lain: EcoNusa, Eknas Walhi, Walhi Sulawesi Selatan, Yayasan Konservasi Laut Indonesia, YSNM Sulawesi Utara, LPSDN Lombok, Walhi Maluku Utara, Komdes Sulawesi Tenggara, Bonebula, PGM Malaumkarta Sorong, Jala Ina Maluku, Molucas Coastal Care, Yayasan Hutan Biru, Japesda Gorontalo, Tunas Bahari Maluku, Yayasan Pakativa Maluku Utara, dan Yayasan Tananua Flores. (TS-01)
Discussion about this post