Diduga Tak Masukan LPJ,  ADD/DD Nusaniwe 2 Tahun  “Tetap Cair”

TITASTORY.ID, – Dugaan dan indikasi penyaluran anggaran Dana Desa (DD dan Alokasi Dana Desa (ADD)  ke Negeri Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon  patut dipertanyakan.

Hal ini patut dilakukan lantaran di tahun 2019 Pemerintah Negeri Nusaniwe mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilihan raja di Negeri Nusaniwe mencapai ratusan juta rupiah. Sayangnya kegiatan yang diangkat disertai dengan postur anggaran jumbo ini justru merupakan kegiatan fiktif dan sengaja diangkat lantaran di negeri yang berada di semenanjung nusaniwe ini tidak pernah melaksanakan pemilihan raja, hanya melakukan pengangkatan dan penetapan.

Hal ini kemudian memunculkan sejumlah tanda tanya dari oknum – oknum masyarakat di Negeri Nusaniwe terkait sasaran anggaran tersebut di gunakan.

Bahkan ada hal aneh dan cukup membuat publik khususnya masyarakat Negeri Nusaniwe terkait dengan penggunaan anggaran untuk  pembentukan Peraturan Negeri ( Perneg) berkisar tahun 2020 dimana tim penyusunan Perneg diduga tidak mampu menunjukkan bukti pertanggungjawaban setelah begitu banyak anggaran digunakan tanpa ada bukti penggunaan.

“ Saya menduga, dengan postur anggaran yang begitu besar dan tidak sebanding dengan volume realisasi, yang berdampak pada pembuktian anggaran,” ungkap W.M kepada Titastory.id di Kota Ambon, Sabtu 30/04/2022)

WM menduga, karena tersandung terkait  bukti penggunaan anggaran yang tidak ada hingga laporan umum itu tidak disampaikan. Ironisnya Negeri Nusaniwe justru tetap menerima kucuran dana DD dan ADD.

“Walau pun tidak memasukkan laporan umum pertanggungjawaban, Negeri Nusaniwe tetap menikmati anggaran ADD/DD tahun 2020 -2021.Dan tentunya tahapannya pencairan karena ada rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon.  sehingga pencairan dilakukan.” Jelasnya.

Namun demikian, W menduga ada konspirasi terselubung, karena sebagai masyarakat kami lebih tahu apa saja kegiatan yang sudah berjalan dan berapa anggaran yang  telah digunakan.

“ Silakan saja pemerintah melalui dinas terkait melakukan pengucuran, namun perlu berdasarkan tahapan yang benar. Yang pasti akan ada upaya untuk membongkar kejanggalan yang terjadi. “ ungkap W. ( TS 03)