titaStory.id,ambon – Puluhan warga Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), menggelar aksi demo untuk menyampaikan aspirasi agar Penjabat Bupati Maluku Tengah (Malteng) untuk segera mencopot Penjabat Negeri Aboru, Buce Sinay.
Aksi damai yang di koordinir oleh Elly Tuankotta ini berlangsung di depan Baileo Negeri Aboru. Aksi ini dilangsungkan dalam kawalan sejumlah personil TNI dan Polri, Minggu (6/9/2023) pukul 13.15 Wit.
Sebagai bentuk keseriusan agar dilakukan pencopotan Penjabat Negeri Abrou, warga yang terlibat dalam aksi damai tersebut membubuhkan tandatangan di atas kain putih.
Dimulai dengan long mars menuju Baileo, warga juga membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan desakan agar Penjabat Bupati Maluku Tengah untuk mencopot penjabat Negeri Aboru. Isinya adalah “Pj Bupati Malteng, Katong masyarakat Aboru mohon segera copot jabatan Pemerintah Negeri Aboru, Buce Sinay”.
Desakan untuk menurunkan jabatan Penjabat ini karena para pendemo merasakan adalah kebijakan yang diduga melanggar aturan dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Dalam orasinya warga memprotes tindakan Pj Negeri Aboru, Buce Sinay yang secara sepihak telah mengganti seluruh Staf Negeri, Saniri Negeri, hingga kader Pos Yandu. Tindakan yang diambil dan diduga merupakan bagian dari penyalahgunaan jabatan yang menabrak aturan ini menimbulkan keresahan dan kemarahan warga.
Bahkan lebih dari itu, pergantian anggota saniri juga tanpa melalui rapat yang dihadiri perwakilan para soa. Meskipun saniri negeri berada pada masa antar waktu, namun pengangkatan saniri negeri yang baru harus melalui prosedur, bukan ditunjuk.
” Sejumlah kebijakan yang dilakukan menimbulkan keresahan, dan harus digantikan, sehingga Penjabat Bupati Maluku Tengah diminta untuk merealisasikan apa yang diinginkan warga, ” tanda para pendemo.
Mereka juga menyampaikan, Penjabat Negeri Aboru diduga menjelaskan bahwa dirinya memiliki kewenangan yang sama dengan Bupati untuk mengangkat dan memberhentikan siapa saja yang tidak diinginkan, termasuk mengancam salah satu ketua saniri negeri Aboru yang adalah guru SD, untuk dipindahkan ke tempat terpencil kalau tidak mau kerja sama. Ini sangat tidak pantas dan bentuk arogansi.
” Ini arogansi dan merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan, karena ada kaidah dalam melakukan restructure, apa lagi dalam hal pergantian saniri negeri mestilah dimulai dari rapat ditingkat soa, bukan ditunjuk, ”ucap warga.
Dalam kesempatan itu, para pendemo ini pun sempat membeberkan sejumlah kegiatan atau pekerjaan fisik yang telah dialihkan begitu saja oleh Pj pemerintah Negeri ke lokasi lain, di antaranya terkait hasil Musrembang yang dituangkan pada dokumen negeri tahun 2023 yakni pekerjaan jembatan yang harus dikerjakan di dusun Waikena, bernilai Rp 71 juta.
Proyek ini tidak dikerjakan pada lokasi titik yang dituangkan pada dokumen negeri, namun Pj Pemerintah Negeri telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai standar pada lokasi lain.
Juga pekerjaan pengecoran jalan baru di Dusun Salele bernilai Rp 73 juta, ” kata warga juga telah dialihkan menjadi tambal sulam jalan setapak menuju rumah Pj Pemerintah Negeri dan salah satu stafnya.
Terhadap tindak tanduk yang dilakukan, warga, meminta Inspektorat Kabupaten Malteng segera melakukan audit setiap pekerjaan yang telah dikerjakan.
Bahkan, diduga sejumlah kebijakan lain yang timbulkan kontroversi dan menuai protes dari warga adalah pembongkaran blokir jalan tanpa sepengetahuan warga. Padahal pemasangan blokir jalan merupakan keputusan bersama melalui rapat negeri, sehingga untuk dibuka harus melalui prosedur yang sama.
“Pj Pemerintah Negeri secara sepihak tanpa melalui rapat negeri, telah membongkar blokir jalan yang dipasang warga saat terjadi pertikaian antara Negeri Aboru dan Hulaliu beberapa waktu lalu. Hal ini juga telah mendapat protes dari warga beberapa hari sebelumnya,”ungkap mereka.
Mereka mengatakan sangat mendukung proses damai, namun masalah ini harus dibicarakan sebelum mengambil tindakan untuk membuka blokir.
Dalam tuntutan, warga mendesak agar Pj Bupati Malteng segera menunjuk Pj Pemerintah Negeri Aboru yang baru sehingga tugas utama untuk menghadirkan raja definitif dapat berjalan dengan baik, bukan penjabat yang sibuk dengan mengotak atik struktur negeri, dan saniri, dan tugas untuk menghadirkan raja defenitif seakan dikesampingkan. Untuk keinginan tersebut, warga pun berjanji akan melayangkan surat dan kain putih yang berisikan tandatangan warga kepada Pj Bupati Malteng untuk ditindak lanjuti. (TS 02)
Discussion about this post