titastory, Ternate – Puluhan siswa dan orang tua wali murid kembali berunjuk rasa di halaman Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Halmahera Selatan, pada Senin (17/2/2025). Mereka menolak kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Halsel yang memberikan kesempatan kepada Nadar Hi. Azis memimpin lagi sebagai kepala sekolah.
“Aksi ini kembali kami lakukan [bersama orang tua], karena tuntutan kami mencopot kepsek [Nadar Hi. Azis] tidak diindahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara,” kata salah seorang siswa yang enggan namanya disebutkan saat dihubungi Titastory.
Dinas Pendidikan (Disdik) Halsel diketahui memberikan kesempatan kepada Nadar kembali menjalankan tugas sebagai Kepsek SMKN 6 Halsel setelah diduga tersangkut korupsi puluhan juta dana program indonesia pintar (PIP) milik 23 siswa.
Dari informasi yang dihimpun, alasan Nadar masih memimpin sekolah atau menjalankan tugas, karena Disdik Halsel masih mencari pengganti Kepsek SMKN 6 Halsel. Sehingga, Nadar memimpin untuk sementara waktu. Namun para siswa dan orang tua bersikeras tidak menerima Nadar kembali menjalankan tugas.
Menurut Y Marsaoly, koordinator yang memimpin aksi bersama siswa dan orang tua murid, Nadar mestinya dicopot, sebab ia tidak layak lagi menjabat sebagai kepala sekolah. Dari serangkaian kasus yang menyeret Nadar, harusnya tak lagi hadir di sekolah tersebut.
“Siswa dan orang tua beserta semua unsur masyarakat Indong [Mandioli Utara, Halsel] tegas menolak kepsek kepsek kembali menjalankan tugas, dia harus dicopot,” tegasnya.
Sebelumnya, Nadar Hi. Azis diduga menilep puluhan juta beasiswa program Indonesia pintar (PIP) 23 siswa kelas XII. Penyelewengan beasiswa PIP ini, bahkan bukan kali pertama, tapi sejak memimpin sekolah di medio 2018 silam sampai 2022, kepsek tidak pernah menyalurkan beasiswa sepeserpun.
Ironisnya Kepsek hanya memberikan beasiswa sekali pada tahun 2023 dengan nilai Rp. 500 ribu. Hal yang sama kembali terjadi pada 2024, dimana sejak November lalu, Nadar Hi. Azis meminta siswa untuk mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) dan mengurus buku rekening.
Bahkan hingga tahun berganti beasiswa yang diurus kepsek dengan nilai Rp 1,5 juta itu tidak pernah sampai di tangan siswa, kepsek beralasan masih melakukan aktivasi, sehingga belum dicairkan. Padahal berdasarkan informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) beasiswa PIP telah cair sejak Desember 2024.
Bukan hanya itu kepsek yang telah memimpin sekolah selama tujuh tahun ini, tidak pernah berkantor sejak tahun lalu, bahkan saat siswa melakukan ujian praktek dan semester juga tak dihadiri. Belakangan setelah di demo kepsek baru menunjukkan batang hidungnya.
“Kalau tuntutan ini diabaikan siswa akan mogok belajar dan boikot sekolah. Bahkan hari ini kami sudah lakukan,”pungkasnya.
