titastory, London – Ratusan diaspora Indonesia yang tergabung dalam International Committee of Indonesia di Inggris menggelar aksi protes di pusat kota London, Jumat (5/9/2025). Mereka mengecam brutalitas aparat kepolisian Indonesia terhadap demonstran serta sikap pemerintah yang dinilai abai terhadap kesulitan ekonomi rakyat.
Aksi yang dipusatkan di Russell Square Gardens, WC1B 5EH, berlangsung sejak pukul 14.30 hingga 17.00 BST. Para peserta aksi menyatakan solidaritas terhadap warga Indonesia yang kerap menghadapi kekerasan aparat saat menyuarakan hak demokratis mereka.
Selain isu kekerasan, protes juga menyoroti masalah ekonomi yang semakin menghimpit masyarakat. Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dalam beberapa bulan terakhir, anjloknya daya beli, serta lonjakan pengangguran—yang disebut tertinggi di Asia Tenggara—menambah daftar keresahan publik.
Kemarahan semakin meluas setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menaikkan gaji dan tunjangan mereka hingga lebih dari Rp 100 juta per bulan. Kebijakan itu dianggap sangat kontras dengan stagnasi upah rakyat serta rencana pemerintah mengenakan pajak baru, termasuk wacana pajak media sosial. Pernyataan terbaru Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang mempertanyakan tanggung jawab penuh pemerintah atas rendahnya gaji guru, turut memicu kecaman publik.
“Kami di sini bukan hanya untuk memprotes kekerasan terhadap pengunjuk rasa, tapi juga ketidakadilan dan sikap acuh dari pemimpin negeri. Keputusan menaikkan gaji pejabat di tengah penderitaan rakyat adalah penghinaan. Kami mendukung penuh tuntutan #ResetIndonesia untuk perubahan sistemik demi Indonesia yang lebih adil dan empatik,” seru salah satu mahasiswa di tengah aksi.
Solidaritas Global: Komite Internasional Indonesia Bergerak
Protes di London merupakan bagian dari gerakan solidaritas internasional di bawah International Committee of Indonesia Bergerak. Koalisi ini menghimpun komunitas diaspora Indonesia di berbagai negara, termasuk Australia, Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Taiwan, Jepang, Korea, Singapura, Polandia, Swiss, Kanada, Norwegia, dan Denmark.
Aksi bersama ini bertujuan meningkatkan perhatian publik Inggris dan media internasional terhadap krisis demokrasi, praktik korupsi yang menguntungkan oligarki, serta tuntutan agar pemerintah Indonesia transparan dan akuntabel.
Dalam aksi itu, panitia juga mengundang masyarakat, pegiat HAM, dan media internasional untuk bergabung dalam solidaritas global.
