TITASTORY. ID – Pengucuran anggaran Bansosd dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ( Malteng) ke rekening Politeknik Negeri (Poltek) Ambon untuk mendukung Program Pendidikan Di Luar Domisili (PDD) diduga di salah gunakan, dan memunculkan masalah.
Pasalnya tahun 2020 dana hibah dari Pemda Malteng ditranfer ke rekening Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp1,8 miliar dalam realisasi tidak sesuai karena aktifitas perkuliahan pada tahun 2020 dilakukan secara virtual atau online.
Untuk diketahui pengucuran anggaran ke Politeknik Negeri Ambon untuk pengembangan pendidikan di Kabupaten tertua di Maluku ini.
Terbilang 7 tahun anggaran sudah dicairkan namun apa yang dapat terlihat dengan kondisi pendidikan di Maluku Tengah dan dampaknya untuk masyarakat, lantaran kehadiran perguruan tinggi di Kota Masohi dan Pulau Banda tidak menunjukan kemajuan berarti.
Bahwa pengucuran anggaran untuk pembiayaan transportasi dosen serta harga sewa wisma dan sewa kendaraan asalkan terbentuknya sumberdaya yang memadai. Namun kuat dugaan ada rekayasa laporan anggaran kepada pemberi hibah dalam hal ini Pemda Malteng.
Informasi yang berhasil di himpun untuk tahun 2020 proses belajar mengajar oleh dosen untuk mahasiswa dilakukan secara virtual, artinya dosen yang diberikan tugas untuk mengajar di Masohi atau Maluku Tengah dan Pulau Banda tidak terjun atau hadir dituang kelas untuk bertatap muka. Sehingga bagaimana bisa anggaran 1.8 miliar tahun 2020 bisa terpakai habis
” Saya menduga ada yang tidak beres dengan penggunaan anggaran tahun 2020 karena tahun 2020 anggaran dihibahkan ke Politeknik Negeri Ambon untuk dikelolah untuk kepentingan studi PDD tiga Program Studi di Masohi dan dua Program Studi di Banda,” terang sumber kepada media ini kemarin.
Menurut sumber di internal Politeknik Negeri Ambon, jika tidak ada aktivitas belajar tatap muka secara langsung itu berarti anggaran perjalanan dan sebagainya tidak dicairkan.
Dikatakan untuk melakukan transfer ilmu para dosen melakukan secara virtual, tidak ada biaya pengganti kuota internet untuk para dosen yang mengajar ke Masohi atau ke Pulau Banda sebab yang mereka gunakan adalah kuota data pribadi termasuk untuk mahasiswa.
Ironis “kata sumber” bahwa dua tahun Politeknik Negeri Ambon yang dinahkodai Dedi Mairuhu, tidak sibuk dengan proses akreditasi yang sudah kadaluarsa sejak tahun 2019 atau dua tahun.
” Saya menduga petinggi Poltek lagi sibuk untuk urus anggaran dan mengabaikan tugas utama yaitu mengurus akreditasi sebagai salah satu ketentuan dalam dunia perguruan tinggi,” terang sumber.
Sementara itu informasi yang berhasil dihimpun atas persoalan anggaran dana hibah, Bupati Maluku Tengah dikabarkan sudah melakukan kunjungan ke Politeknik Negeri Ambon untuk melakukan kordinasi agar dapat mencegah adanya penyebaran informasi ke ruang publik,termasuk media.
Hingga berita ini dipublis pihak Poltek belum dapat dimintai keterangan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran hibah dimaksud. (TS 02)
Discussion about this post