titastory, Aru – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 terkait Pemangkasan anggaran, berdampak luas pada Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Minimnya anggaran juga menyebabkan Pemda Kabupaten Kepulauan Aru kewalahan, dan hanya mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga September atau Oktober 2025 mendatang.
” Dengan ketiadaan penambahan anggaran dari pusat, PPPK hanya dapat dibayar sampai September atau Oktober,”kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Aru, Jacob Ubyaan, saat ditemui, Selasa (19/2).
Anggaran dari pusat sebesar Rp 48 Milyar untuk membayar gaji P3K dari hasil penghitungan diakui Ubyaan, hanya akan mampu membiayai tenaga P3K hingga Oktober 2025 mendatang. Meskipun demikian, pihaknya akan mengupayakan agar gaji tenaga P3K tetap dapat dibayarkan hingga Desember 2025.
“Gaji yang dianggarkan ada 48 Milyar. Mungkin masih kurang, sesuai perhitungan kami hanya akan dibayar sampai September atau Oktober. Nanti menunggu perubahan baru dilakukan pergeseran, supaya bisa dibayar sampai Desember 2025,” jelasnya.
Tidak ada penambahan pendapatan dari pusat, menurutnya, juga akan disiasati dengan pergeseran dari belanja barang dan jasa, termasuk bentuk belanja perjalanan Dinas atau belanja perlengkapan kantor dan lainnya. Anggaran ini akan digeser untuk membayar gaji P3K yang menggunakan standar sebesar Rp 3 juta, sesuai dengan pendidikan terakhir, SMA dan Sarjana.
Pemberlakuan Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan rasionalisasi DAU di bidang Pekerjaan Umum, dan DAK pada Dinas Pekerjaan umum, dijelaskan Ubyaan, juga sangat berdampak pada sejumlah kegiatan pembangunan fisik.
“Sesuai dengan KMK dari pusat pada 3 Februari 2025, DAU sebesar Rp 27 Milyar dan DAK senilai Rp 18 Milyar dinyatakan dihapus, yang menyebabkan tidak ada pembangunan fisik pada Dinas PUPR di Kabupaten Aru,” ujarnya.
Ia menuturkan, penghematan harus dilakukan dengan menekan biaya perjalanan Dinas yang tidak penting, termasuk penggunaan listrik di kantor yang ikut diperhatikan untuk meminimalisir pembiayaan.
“Memang daerah tergantung dana transfer pusat. Padahal sebenarnnya potensi kita cukup, dilihat dari jumlah izin membangun, sebenarnya ada. Untuk itu di tahun ini kita akan meminta Satuan Polisi Pamong Praja, untuk bertindak tegas terkait IMB, agar dapat meningkatkan PAD, dan penataan kota,”ucapnya.
Terkait dengan APBD, menurut Ubyaan, penyesuaian anggaran akan dilakukan setelah pelantikan Bupati dan wakil Bupati pada 20 Februari mendatang, sekaligus memproses perubahan APBD.
“Karena yang dihapus Dinas PUPR saja, jadi total anggaran yang akan dilakukan penyesuaian sekitar 46 Milyar untuk APBD tahun 2025. Ketika proses pemerintahan sudah ada, berarti kita akan lihat. Sebab yang diminta dari pusat itu, penyesuaian belanja perjalanan dinas, ATK, dan honorarium kegiatan,”pungkasnya.
Penulis: Johan Djamanmona Editor : Martha Dianti
