titastory, Nabire – Sekretaris Dinas Pendidikan Nabire, Viktor Tebay diduga menyepak seorang siswa SMA saat dikumpulkan di Mapolres Nabire. Atas perbuatannya aktivis asal Papua mendesak agar yang bersangkutan digantikan, alias dicopot dari jabatannya.
Kejadian bermula ketika aksi tidak pantas ini terekam kamera, yang kemudian ramai di media sosial sesaat sebelum para siswa melakukan aksi penolakan program penolakan makan bergizi gratis (MBG), Senin (17/2) kemarin.
Namun, aksi para siswa dibatalkan lantaran mereka digiring ke Mapolres Nabire bak pembuat kriminal dengan cara diangkut dengan mobil Dalmas.
Dalam video berdurasi 30 detik itu, Viktor sempat bertanya ada tidak siswa SMP?, korban yang disepak pun mengajungkan jari.
“Ada yang SMP ? Yang SMP coba angkat tangan dulu,” kata Viktor dalam unggahan itu.
Melihat korban, Viktor pun melangkah mendekati siswa itu.
“Ko SMP, ko datang bawa aspirasi?” sambil menginjak siswa yang sedang duduk dilantai, dia berkata dengan nada yang terkesan menghina, “belajar yang baik ee,” ketusnya.
Melihat tindakan yang dilakukan Viktor, ada siswa lain yang menegur tindakan tersebut. Sontak salah satu pria yang diduga adalah oknum polisi langsung meneriaki mereka.
“Heh, ko stop”. Sambil mereka menegur Viktor atas tindakannya.
Seolah tak puas, Viktor kembali berkata, “Kamu ini masih anak kecil, masih ingusan,” ucapnya.
Tindakan Viktor pun mendapat tanggapan serius aktivis Papua. Mereka menilai tindakan tersebut adalah tindakan tidak terpuji. Kini aktivis Papua terus melakukan desakan agar Vitor dicopot dari jabatannya selaku Sekretaris Dinas.
Viktor Tebay adalah Sekretaris Dinas Pendidikan. Dia juga merupakan Dosen di UUP PGSD Uncen Nabire, Papua Tengah.
Jenerson Kareth mengatakan, tindakan Viktor dinilai sebagai upaya mematikan sikap kritis dari pelajar yang bertindak atas kesadaran terhadap kondisi Papua saat ini. Sebab, anak Papua tidak perlu makan yang gratis. Namun mereka berhak mendapatkan pendidikan gratis.
“Para pelajar di tanah Papua yang menolak kebijakan MBG dan menuntut pendidikan gratis seharusnya didukung, bukan malah diintimidasi, apalagi tindakan itu dilakukan dihadapan anggota Polisi yang mengumpulkan para siswa disitu,” tegasnya.
Menurutnya, wajar kalau para pelajar di tanah Papua menuntut pendidikan gratis, karena ada ketimpangan yang terlihat jelas antara fasilitas pendidikan di perkotaan dan di pedalaman.
“Orang mungkin akan menilai kondisi dari gambaran yang ada di kota. Tetapi tidak banyak yang memahami kondisi yang terjadi sebenarnya di wilayah pedalaman. Ada banyak sekolah tanpa pengajar dan bangunan tanpa fasilitas” ungkap Jenerson.
Penulis: Johan Djamanmona Editor : Khairiyah
