Jakarta, — Dua abad setelah wafatnya Martha Christina Tiahahu, api keberanian yang ia wariskan dinilai kian meredup di tanah kelahirannya. Refleksi itu disampaikan Engelina Pattiasina, Pendiri dan Direktur Archipelago Solidarity Foundation, dalam peringatan wafat pahlawan perempuan Maluku tersebut.
“Martha Christina tidak mewariskan harta, tapi api keberanian untuk menolak tunduk pada penindasan. Jika api itu padam hari ini, itu bukan salah Martha itu salah kita,” kata Engelina kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).
Martha Christina Tiahahu wafat pada 2 Januari 1818 di atas kapal Belanda Evertsen. Jenazahnya diturunkan ke Laut Banda tanpa pusara. “Samudra menjadi pusaranya, Laut Banda menjadi nisannya,” ujar Engelina, mengulang ingatan sejarah yang jarang dibicarakan dalam konteks Maluku hari ini.
Dari Rempah ke Migas, Tapi Rakyat Tetap Miskin
Engelina menilai Maluku terus berada dalam lingkaran eksploitasi sumber daya alam tanpa kesejahteraan yang setara bagi rakyatnya. Setelah era rempah berakhir, Maluku kini masuk ke fase migas dan tambang—namun dengan pola yang dinilai tak banyak berubah.
Ia menyoroti proyek Blok Masela, yang disebutnya berjalan tanpa partisipasi bermakna masyarakat Maluku sejak tahap perencanaan. Skema participating interest (PI) 10 persen yang kerap diklaim sebagai kemenangan daerah, menurut Engelina, justru rawan jatuh ke tangan pemodal karena keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Pemda hanya pegang stempel. Risiko kecil ditanggung pemodal, keuntungan besar mereka nikmati. Ini ketidakadilan struktural,” ujarnya.
Kepemimpinan yang Diam
Dalam refleksinya, Engelina mempertanyakan keberanian politik para pemimpin Maluku di berbagai level. Ia menyebut tidak dibutuhkan pidato heroik, melainkan tindakan nyata yang berpihak pada rakyat.
Menurutnya, masuknya Blok Masela ke tahap Front End Engineering Design (FEED) dan segera menuju Engineering, Procurement, Construction (EPC) membuka ruang besar transaksi kepentingan. “Ini bukan tuduhan, tapi peringatan. Di fase ini selalu ada pertanyaan: siapa mengerjakan apa, dan siapa mendapat apa,” katanya.
Ia juga mengingatkan pengalaman pahit pengelolaan minyak di Bula, Pulau Seram, yang dinilai gagal menghadirkan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat lokal.
Antara Martabat dan Kekuasaan
Engelina menyebut praktik hari ini sebagai kolonialisme baru berbaju pembangunan. “Dulu kolonial mengambil kekayaan tanpa kesejahteraan. Sekarang, praktik serupa muncul dengan wajah berbeda,” ujarnya.
Ia menilai, ketika pengelolaan sumber daya alam dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat dan lokal dari hulu ke hilir, negara telah mengingkari eksistensi mereka dan menjadikan rakyat sekadar objek eksploitasi.
“Maluku tidak pernah mencari bangsa asing. Maluku dicari karena penting. Tapi hari ini, pemimpinnya justru memilih mengemis atas kekayaannya sendiri,” kata Engelina.
Di akhir refleksinya, Engelina mengutip kapata petuah adat Maluku yang mengingatkan tentang sumpah dan tanggung jawab moral pemimpin. Ia menyerukan agar generasi hari ini kembali meniup api keberanian Martha Christina Tiahahu.
“Maluku butuh keberanian memilih martabat, bukan kenyamanan kekuasaan. Sejarah akan mencatat siapa yang main-main dengan nasib rakyat,” katanya.
Bagi Engelina, warisan terbesar Martha Christina bukan romantisme sejarah, melainkan keberanian untuk berkata tidak bahkan ketika konsekuensinya berat. Api itu, menurutnya, masih relevan untuk Maluku hari ini.
