titastory, Ternate – Kebijakanperubahan kurikulum satuan pendidikan menuai sorotan. Pasalnya kebijakan ini dinilai menjadi penghambat pengembangan pendidikan di Indonesia. Alih alih memperbaiki metode pembelajaran, perubahan kurikulum dalam setiap pergantian menteri pendidikan cukup berpengaruh terhadap fokus pembelajaran siswa dan membingungkan para tenaga pengajar.
Setidaknya dalam perjalanan pendidikan di Indonesia, telah 12 kali pergantian kurikulum sejak pertama penetapan kurikulum Rentjana Pelajaran 1947. Terakhir kurikulum Merdeka Belajar yang diinisiasi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. Belakangan kurikulum Merdeka Belajar itu diganti lagi pasca perubahan menteri, seperti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia (Mendikdasmen) yang kini dijabat Abdul Mu’ti.
Kurikulum tersebut kemudian diberikan nama Deep learning, sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman mendalam, berpikir kritis, dan pembelajaran yang menyenangkan. Kurikulum ini merupakan bagian dari upaya untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan teknologi modern. Namun, banyak dikritisi oleh pegiat dan akademisi pendidikan.
Zulkifli Zam Zam, akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Maluku Utara, mengatakan perubahan kurikulum di satuan pendidikan sangat berpengaruh pada fokus pendidikan di Indonesia. Hasilnya adalah para pengajar bimbang dalam menerapkan kurikulum dalam proses pembelajaran siswa. Begitupun para siswa, ebabnya setiap lima tahun sekali selalu ada perubahan kurikulum.
“Saya melihat ketika guru telah nyaman dengan kebijakan kurikulum baru, pemerintah pusat kemudian kembali mengganti. Sehingga membuat guru harus belajar lagi. Dengan begitu secara tidak langsung membuat proses pendidikan Indonesia tidak pernah maju atau stagnan. Karena tidak ada kepastian dalam penetapan metode pembelajaran,”jelas Zulkifli saat dihubungi Titastory, Selasa (4/3).
Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) ini menyatakan, jika kurikulum terus diubah, tidak ada target yang jelas untuk mendorong kemajuan pendidikan Indonesia. Apalagi dalam setiap perubahan kurikulum tersebut tidak mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk menjalankannya.
“Tidak semua sekolah siap menjalankan kebijakan kurikulum baru, sebab SDM mereka terbatas, akhirnya perkembangan pendidikan kita mengalami kemunduran,” tegasnya.
Ia menambahkan, seharusnya dalam setiap kebijakan pembaharuan kurikulum yang akan diputuskan Kemendikdasmen berdasarkan hasil evaluasi program sebelumnya. Sehingga mempunyai tolak ukur yang pasti atau proses perubahannya berdasarkan penilaian ketidakberhasilan program Menteri periode sebelumnya. Sehingga kebijakan pembaharuan kurikulum tepat sasaran.
“Yang terjadi di Indonesia adalah setiap pergantian menteri kebijakannya selalu berganti tanpa ada evaluasi, ini yang sebenarnya membuat kebijakan pendidikan kita tidak konsisten dan kurikulum selalu berubah selama bertahun tahun. Alhasil para guru selalu berkutat dengan masalah perubahan pembelajaran, dampaknya tidak ada inovasi untuk mengembangkan pendidikan kita tidak ada,” pungkasnya.
