titastory, Ternate – Gubernur dan wakil Gubernur terpilih Maluku Utara Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (20/2/2025) hari ini. Kepemimpinan baru ini diharapkan bisa membawa Malut menjadi daerah yang maju dan mampu menyelesaikan masalah daerah. Selain itu Gubernur baru juga diwanti-wanti untuk memenuhi janji saat melaksanakan kampanye tahun lalu.
Setidaknya Sherly-Sarbin memiliki sembilan program prioritas saat mencalonkan diri. Program ini yakni jalan tani dan alat tangkap nelayan, dapur sehat dan rumah layak huni, pendidikan gratis inovatif dan beasiswa sarjana, kesehatan gratis, rumah ibadah maupun imam dan pendeta sejahtera. Sofifi kota Metropolitan dan penataan birokrasi, pemberdayaan perempuan, pemuda, industri kreatif serta UMKM berbasis budaya dan pengendalian harga barito-sembako maupun pembangunan infrastruktur.
Nurdin I Muhammad, Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) mengatakan, pelantikan pimpinan baru Malut adalah harapan baru warga. Sebab banyak persoalan yang belum mampu diselesaikan pemerintahan Malut sebelumnya, hal itu tentu menjadi tantangan besar bagi pemerintahan baru selama lima tahun mendatang.
Sebab masalah krusial Pemprov tersebut yakni soal birokrasi yang beberapa tahun terakhir tidak sehat, alhasil berdampak pada pelayanan publik dan persoalan budaya korupsi yang masih terjadi.
Di sisi lainya ada masalah pembangunan daerah Sofifi yang perlu perhatian serius. Sebab ibukota Malut tersebut belum memiliki status yang tak jelas. Problem lainya adalah masalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah yang belum begitu baik serta masalah ekonomi daerah yang hanya bertumpu pada hasil pertambangan.
“Gubernur baru Malut dituntut harus bisa menyelesaikan persoalan daerah. Namun menyelesaikan bukan sesuatu yang mudah butuh komitmen dan perencanaan yang matang untuk merealisasikan,” ujarnya saat dihubungi Titastory.id, Kamis (20/2/2025).
Pengamat kebijakan publik ini menyatakan, sembilan program yang dirancang dalam visi dan misi Gubernur Sherly Tjoanda saat melaksanakan kampanye sebagai calon Gubernur (Cagub) pada 2024 lalu mesti dibuktikan. Karena program tersebut adalah janji politik yang seyogyanya mesti dilaksanakan dengan kurun waktu lima tahun mendatang.
“Setiap program dan janji politik harus ditunaikan. Karena itu harapan dari semua warga Malut dan bagian dari tanggung jawab ke publik. Kalau diingkari tentu akan memunculkan ketidakpercayaan publik pada gubernur baru,” tegasnya.
Meski begitu kata dia, dengan sembilan program yang dicanangkan akan sulit dilakukan secara keseluruhan. Misalnya soal kesehatan gratis, pendidikan gratis dan penyediaan alat tani dan nelayan. Karena program tersebut membutuhkan kemampuan secara khusus maupun tim yang bisa diandalkan atau perangkat kerja yang bisa benar-benar mengeksekusi program.
Di samping itu kendala yang akan dihadapi adalah masalah anggaran, apalagi saat ini Pemerintah Pusat (Pempus) sendiri memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran. Sehingga bisa berdampak program yang dicanangkan Gubernur baru.
“Banyak tantangan yang dihadapi pemerintahan baru khususnya dalam mengeksekusi program,” katanya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) ini menyebut pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan baru secara khusus adalah masalah penataan birokrasi. Sebab birokrasi Malut masih tidak sehat, hal itu lantaran kurun waktu berapa tahun terakhir ada otak atik jabatan, adanya kasus korupsi dan penempatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak berkompeten. Alhasil berpengaruh pada prospek pelayanan publik.
“Olehnya 100 hari pertama Gubernur Sherly Tjoanda, pr yang paling urgen dan harus diselesaikan adalah penataan birokrasi. Itu bertujuan untuk mendongkrak pelayanan publik yang maksimal,” tandasnya saat dihubungi Titastory.Id, Kamis (20/2/2025).
Sambungnya hal lainya yang perlu diperhatikan oleh kepemimpinan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe terkait ibu kota Sofifi yang statusnya masih belum jelas. Sehingga perlu diperjuangkan hingga menjadi Daerah Otonom Baru (DOB).
“Sofifi juga merupakan problem yang mesti bisa diselesaikan Pemerintahan kali ini,” tambahnya.
Senada Muamil Sunan Akademisi Unkhair mengatakan, Gubernur Sherly Tjoanda yang akan dilantik hari ini dan menjalankan tugas selama lima tahun ke-depan harus mampu memenuhi janji politik yang sebelumnya telah disusun dalam visi misi maupun dalam bentuk program prioritas. Karena sembilan program prioritas Gubernur baru ini menjadi kebutuhan masyarakat Malut, seperti pendidikan dan kesehatan gratis serta pembangunan infrastruktur maupun program lainya. Namun bila tidak dijalankan sebagaimana janji tentu menjadi preseden buruk bagi daerah lima tahun mendatang.
“Janji politik tentu harus dijalankan, sebab itu ukuran sukses atau tidak pemerintahan baru ini. Kalau ingkar tentu akan jadi catatan buruk,” tegasnya.
Kata dia program prioritas Gubernur Malut Sherly Tjoanda tentunya dituangkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra) yang nantinya di implementasi dalam program kerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga berakhir masa jabatan gubernur lima tahun mendatang. Untuk jalan atau tidak program tersebut tergantung pada kinerja dari tiap OPD dalam merealisasi program prioritas maupun visi misi gubernur.
“Jadi jalannya program ini tergantung didukung oleh SDM aparatur pemerintah yang berkualitas, serta koordinasi dan pengawasan sangat menentukan berhasilnya program kerja. Kalau OPD tidak punya kualitas atau SDM mumpuni tentu berdampak pada jalannya program,” tuturnya.
Ia menyatakan, dari banyaknya program ini semuanya akan mengalami tantangan jika dijalankan. Tantangan utama adalah masalah ketersediaan anggaran. Sebab saat ini ada kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pempus. Olehnya bisa berdampak secara serius bagi program yang akan dijalankan Gubernur Malut baru Sherly Tjoanda.
“Tantangan paling utama dan urgen yang dihadapi yakni keterbatasan anggaran yang tidak seimbang dengan kebutuhan pembangunan serta kerja sama antar pemerintah daerah. Justru itu Gubernur mesti punya terobosan baru untuk menghadapi masalah,” tukasnya.
Ia mengingatkan Gubernur baru agar fokus membenahi birokrasi yang beberapa tahun terakhir mengalami banyak masalah. “100 hari kerja Gubernur baru ini, tentunya yang diperlukan adalah penataan sistem administrasi (birokrasi) yang masih minim dan berdampak langsung terhadap pelayanan publik,” pungkasnya.
Penulis : M. Fadly Editor : Rabul Sawal
