Jakarta, — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria menolak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA). Koalisi menilai aturan tersebut berisiko memperkuat penguasaan tanah oleh badan usaha, mempersulit pengakuan hak masyarakat adat, dan membuka ruang kriminalisasi terhadap petani serta warga yang mempertahankan tanahnya.
Dalam siaran pers di Jakarta, 9 November 2026, koalisi menyebut proses pembentukan UU PRA bermasalah. Substansinya juga dinilai menyimpang dari semangat kerakyatan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960.
Koalisi menilai aturan baru tersebut tidak menyentuh akar ketimpangan penguasaan tanah. Sejumlah ketentuannya justru dikhawatirkan melindungi penguasaan lahan oleh badan usaha dan mempersempit ruang penyelesaian konflik agraria.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah keterlambatan publikasi naskah resmi undang-undang. Menurut pemantauan koalisi, naskah tersebut baru beredar pada 6 November 2026, atau 37 hari setelah diundangkan pada 30 September 2026.
Kondisi itu dinilai mempersempit kesempatan masyarakat untuk mempelajari dan menguji proses pembentukan undang-undang tersebut.
Koalisi juga mempertanyakan pengangkatan Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 105/P Tahun 2026 untuk mengangkat Dedi, kemudian melantiknya pada 1 Oktober 2026.
Padahal, menurut koalisi, Pasal 14 UU PRA menyerahkan pembentukan dan struktur lembaga tersebut kepada Peraturan Presiden. Koalisi mempertanyakan pengangkatan kepala badan sebelum dasar pembentukan kelembagaannya diterbitkan.
Perubahan pasal dinilai menutup penyelesaian konflik
Koalisi menyoroti perubahan rumusan Pasal 16 ayat (5) antara draf terakhir hasil pleno 21 September 2026 dan naskah undang-undang yang diumumkan.
Dalam draf sebelumnya, terdapat frasa “sepanjang tidak berkonflik” pada ketentuan pengecualian kawasan perdagangan bebas dan tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) kementerian atau lembaga sebagai objek Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).
Namun, frasa tersebut dihapus dalam naskah akhir UU PRA.
Menurut koalisi, penghapusan itu membuat pengecualian tetap berlaku meskipun terdapat konflik agraria. Akibatnya, tanah yang bermasalah berpotensi tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme LPRA.
Koalisi menghubungkan persoalan tersebut dengan konflik agraria di kawasan HPL dan proyek strategis nasional (PSN). Berdasarkan catatan mereka, wilayah-wilayah tersebut mencatat konflik agraria tertinggi selama sepuluh tahun terakhir.
Selain Pasal 16, koalisi juga menyoroti Pasal 37 ayat (4). Mereka menilai ketentuan tersebut belum memberikan batas kumulatif yang tegas terhadap penguasaan tanah oleh badan usaha dan perusahaan afiliasinya.
Pengecualian bagi BUMN, BUMD, dan koperasi dalam ayat (5) juga dinilai berisiko memperbesar konsentrasi penguasaan tanah.
Koalisi menegaskan kewajiban penyediaan 20 persen lahan HGU perkebunan tidak boleh hanya diwujudkan melalui skema plasma yang tetap berada di bawah kendali perusahaan.
Mereka juga meminta penyelesaian konflik agraria menjangkau kawasan PSN, Bank Tanah, serta penyerahan lebih dari 4,1 juta hektare kawasan hutan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.
Penguasaan tanah dan pengakuan hak rakyat
Persoalan lain yang disoroti adalah mekanisme penetapan lokasi prioritas reforma agraria. Koalisi meminta proses tersebut berlangsung terbuka dan dapat dipersoalkan oleh masyarakat.
Mereka juga menilai keputusan lembaga yang bersifat mengikat harus disertai sanksi administratif dan mekanisme pelaksanaan. Ketentuan itu diperlukan agar kementerian, lembaga, maupun badan usaha tidak mengabaikan keputusan penyelesaian konflik.
Koalisi turut mempertanyakan target rasio gini penguasaan tanah sebesar 0,30. Menurut mereka, target tersebut harus memiliki data awal dan metode penghitungan yang terbuka, termasuk ketika memasukkan lebih dari 124 juta hektare kawasan hutan.
Berdasarkan catatan koalisi, sekitar 87 persen dari capaian reforma agraria seluas 14,5 juta hektare selama satu dekade terakhir berupa legalisasi aset.
Karena itu, mereka menilai keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari penerbitan sertifikat atau legalisasi aset. Pengurangan ketimpangan penguasaan tanah dan pemulihan hak masyarakat harus menjadi ukuran utama.
Koalisi juga menyoroti penyerahan jabatan Kepala BRAN kepada polisi aktif. Mereka menilai penempatan tersebut menimbulkan persoalan independensi dan potensi benturan kepentingan.
Dalam pendampingan konflik agraria, koalisi mengaku menemukan keterlibatan aparat kepolisian dalam kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan tanahnya.
Koalisi khawatir persoalan serupa dapat memengaruhi kerja BRAN dalam menyelesaikan konflik. Kekhawatiran itu juga mencakup kemungkinan pengisian jabatan deputi oleh polisi aktif.
Menurut koalisi, perpaduan kepemimpinan polisi aktif, kewenangan penetapan tanah LPRA, dan ketentuan pidana dalam UU PRA berpotensi memperkuat penggunaan kekuasaan koersif negara.
Mereka mengkhawatirkan mekanisme reforma agraria justru digunakan untuk mengonsolidasikan tanah dan aset melalui kementerian atau lembaga, PSN, Koperasi Desa Merah Putih, Bank Tanah, maupun skema aset negara lainnya.
Istilah tanah tidak bertuan dan ancaman pidana
Koalisi juga mempersoalkan penggunaan istilah “tanah tidak bertuan” dalam Penjelasan Umum UU PRA. Mereka menilai istilah tersebut berpotensi menghidupkan kembali logika kolonial domein verklaring, yakni pandangan yang menempatkan tanah yang tidak memiliki bukti hak tertentu sebagai tanah negara.
Menurut koalisi, Hak Menguasai dari Negara tidak dapat disamakan dengan hak milik perdata negara. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan publik untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.
Mereka juga mengingatkan bahwa hak ulayat merupakan hak asal-usul masyarakat adat, bukan hak yang baru muncul setelah penetapan birokrasi.
Koalisi menilai Pasal 43 dan Pasal 44 UU PRA berisiko menjerat penggarap serta masyarakat adat yang belum ditetapkan sebagai penerima reforma agraria. Kedua pasal tersebut, menurut mereka, memuat ancaman pidana penjara hingga empat tahun.
Frasa “cara lain” yang tidak disertai batasan “melawan hukum” juga dinilai membuka ruang penafsiran sewenang-wenang terhadap warga dan pendamping masyarakat.
Risiko tersebut, menurut koalisi, semakin besar apabila tanah lebih dahulu dialokasikan kepada badan usaha atau koperasi, sementara hak masyarakat belum dipulihkan.
Ketentuan lain yang mereka soroti adalah pemberian hak berjangka di atas HPL BUMN atau Bank Tanah. Skema tersebut dinilai dapat membuat masyarakat terus bergantung pada pemegang HPL.
Koalisi juga mengkritik kewajiban pengusahaan tanah secara aktif dan mandiri. Pasal 26 dan Pasal 27, menurut mereka, membuka risiko pencabutan hak ketika tanah tidak digunakan selama dua hingga tiga tahun.
Ketentuan itu dinilai tidak memperhitungkan pola pengelolaan lahan masyarakat adat, seperti ladang gilir balik, hutan larangan, dusun sagu, dan masa istirahat lahan.
Syarat penguasaan fisik tanah secara terus-menerus selama 20 tahun juga dianggap menyulitkan korban konflik maupun penggusuran yang kehilangan akses terhadap tanahnya.
Selain itu, koalisi mempersoalkan larangan kepemilikan tanah secara absentee atau tanah pertanian yang pemiliknya berdomisili di luar wilayah tanah tersebut. Mereka menilai penerapan Pasal 19 ayat (1) huruf j hanya berdasarkan domisili administratif dapat merugikan pekerja perantau yang bergantung pada tanah warisan atau tanah yang dibeli.
Koalisi desak pemerintah cabut ketentuan bermasalah
Atas berbagai persoalan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah, DPR, dan masyarakat.
Pertama, koalisi meminta DPR dan pemerintah mencabut ketentuan bermasalah serta menyusun ulang UU PRA melalui proses partisipasi publik yang bermakna.
Kedua, mereka mendesak Presiden membatalkan penempatan polisi aktif dalam jabatan sipil Kepala BRAN.
Ketiga, koalisi meminta pemerintah menghentikan kriminalisasi, memulihkan hak korban, membatasi penguasaan tanah secara adil, serta memastikan redistribusi tanah memberikan kepastian hak dan kemandirian masyarakat.
Keempat, mereka mengajak petani, buruh tani, masyarakat adat, perempuan, nelayan, dan kelompok pekerja memperkuat organisasi serta posko pengaduan. Koalisi juga mendorong pendokumentasian konflik, sistem peringatan dini, dan solidaritas pendampingan hukum.
Siaran pers penolakan UU PRA tersebut ditandatangani YLBHI, Perkumpulan HuMa Indonesia, JATAM, Trend Asia, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial FH UGM, Solidaritas Perempuan, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), AGRA, dan Agrarian Resource Center (ARC).
