Jakarta, — Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengkritik kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Lembaga itu menilai kementerian belum menunjukkan kontribusi konkret dalam merespons berbagai persoalan yang berdampak terhadap hak warga negara.
Dalam siaran pers yang diterbitkan di Jakarta, Selasa (10/11/2026), PBHI menilai Kementerian HAM lebih banyak membangun eksistensi melalui komunikasi publik daripada menjalankan mandat perlindungan HAM. Organisasi tersebut juga mendesak pemerintah mengevaluasi efektivitas mandat, kinerja, dan keberanian kelembagaan kementerian.
Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, Kahar Muamalsyah, mengatakan pembentukan Kementerian HAM semestinya memperkuat tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.
Namun, menurut PBHI, keberadaan kementerian belum memperlihatkan peran berarti di tengah berbagai persoalan nasional. Organisasi itu menyoroti karhutla, dugaan penyalahgunaan kewenangan perpajakan, dugaan korupsi anggaran negara, hingga meningkatnya keterlibatan militer dalam ruang sipil.
PBHI menilai persoalan-persoalan tersebut tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah lingkungan, administrasi pemerintahan, atau keamanan. Dampaknya juga berkaitan dengan pemenuhan hak hidup, kesehatan, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan warga dari kekerasan.
PBHI soroti karhutla dan militerisasi ruang sipil
PBHI menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan ancaman terhadap hak hidup, kesehatan, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara, menurut organisasi tersebut, berkewajiban mencegah kebakaran sekaligus melindungi dan memulihkan masyarakat yang terdampak.
Selain persoalan lingkungan, PBHI menyoroti penyalahgunaan kewenangan perpajakan dan dugaan korupsi anggaran negara. Menurut mereka, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dapat mengurangi sumber daya publik serta menghambat pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
PBHI juga menyoroti keterlibatan militer dalam ruang sipil. Organisasi tersebut mengaitkannya dengan peristiwa penembakan warga sipil di Pidie, Aceh, yang disebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan 13 lainnya terluka.
PBHI menilai peristiwa itu tidak cukup dipandang sebagai persoalan keamanan atau insiden operasional aparat. Kasus tersebut, menurut mereka, berkaitan dengan hak hidup, rasa aman, perlindungan warga sipil, dan pertanggungjawaban penggunaan kekuatan oleh aparat negara.
Dalam siaran persnya, PBHI menilai Kementerian HAM seharusnya mendorong perlindungan korban, investigasi independen, dan pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut.
Kritik terhadap komunikasi Menteri HAM
PBHI juga mengkritik pola komunikasi Menteri HAM. Organisasi itu menilai menteri lebih menonjolkan aktivitas di media sosial dan pencitraan personal dibandingkan menunjukkan langkah konkret dalam menangani persoalan HAM.
PBHI menegaskan bahwa komunikasi publik tidak dapat menjadi ukuran utama keberhasilan kementerian. Menurut mereka, kinerja lembaga harus dilihat dari kebijakan, tindakan perlindungan, pengawasan, serta pertanggungjawaban negara terhadap hak warga.
Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa keterbatasan kewenangan penyidikan dan penuntutan bukan alasan bagi Kementerian HAM untuk bersikap pasif.
PBHI menyebut kementerian tetap memiliki ruang untuk melakukan pemantauan, koordinasi, evaluasi kebijakan, advokasi, serta menyampaikan rekomendasi kepada Presiden dan kementerian atau lembaga terkait.
Karena itu, PBHI menilai Kementerian HAM seharusnya tetap bersikap ketika kebijakan pemerintah, tindakan aparat, atau pembiaran negara berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.
Atas berbagai persoalan tersebut, PBHI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kementerian HAM. Evaluasi, menurut organisasi itu, tidak boleh hanya menyentuh persoalan administrasi, tetapi juga efektivitas mandat dan manfaat nyata bagi perlindungan hak warga negara.
PBHI menilai negara membutuhkan lembaga yang mampu mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan, melindungi korban, mencegah pelanggaran, dan memastikan penyelenggara negara tunduk pada prinsip HAM.
Dalam pernyataan akhirnya, PBHI bahkan meminta pemerintah mengevaluasi kelayakan keberadaan Kementerian HAM sebagai kementerian apabila lembaga tersebut tidak mampu menghasilkan perubahan berarti dalam perlindungan hak warga negara.
