Jakarta, — Dua kementerian mengontrak PT Rans Animasi Indonesia untuk menyediakan jasa influencer dengan nilai mencapai Rp14,69 miliar. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan tersebut karena perusahaan itu terafiliasi dengan Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Berdasarkan data pengadaan pemerintah pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket kontrak yang diberikan kepada perusahaan tersebut sepanjang 2024–2026.
Lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan tiga paket pada 2025 dan 2026.
Total nilai seluruh kontrak mencapai Rp14.696.955.002. Pengadaan tersebut meliputi penayangan konten di YouTube, Instagram, dan TikTok, serta jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
Dalam siaran pers di Jakarta, 9 November 2026, ICW mempertanyakan kebutuhan, manfaat, dan kewajaran pengadaan tersebut. Organisasi antikorupsi itu juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad memiliki keterkaitan dengan perusahaan penerima kontrak, sementara dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
KKP mengontrak tiga paket senilai Rp10,8 miliar
Dari delapan paket pengadaan, tiga berasal dari KKP. Nilai kontraknya mencapai sekitar Rp10,8 miliar.
Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan paket influencer engagement senilai Rp3.596.955.000.
Pada tahun yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan jasa influencer engagement untuk pembangunan BINS senilai Rp3,6 miliar.
KKP kembali mengadakan paket serupa pada 2026. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan Rp3,6 miliar untuk jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna.
Sementara itu, lima paket Kemendikbudristek pada 2024 bernilai sekitar Rp3,9 miliar.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan video YouTube RANS Entertainment, Instagram Reels, Instagram Story, TikTok, serta jasa kehadiran dalam acara (event attendance).
Paket event attendance memiliki nilai terbesar, yakni Rp2.521.329.200. Adapun penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717 tercatat senilai Rp575.655.000.
ICW pertanyakan belanja di tengah efisiensi anggaran
ICW menilai pengadaan jasa influencer tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan itu menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Instruksi tersebut juga meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membatasi sejumlah belanja. Di antaranya kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.
Namun, menurut ICW, KKP tetap mengalokasikan anggaran besar untuk jasa influencer. Pada 2025, kementerian tersebut mengontrak dua paket senilai sekitar Rp7,2 miliar. Setahun kemudian, KKP kembali mengalokasikan Rp3,6 miliar.
ICW juga mempertanyakan alasan kementerian menggunakan jasa influencer, sementara keduanya telah memiliki unit hubungan masyarakat dan perangkat komunikasi publik.
Kemendikbudristek dan KKP memiliki pegawai, fasilitas, serta kanal komunikasi resmi. Seluruh perangkat tersebut juga menggunakan anggaran negara.
Menurut ICW, tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja, laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, masyarakat sulit mengukur manfaat pengadaan tersebut.
Spesifikasi pengadaan dinilai mengarah ke penyedia tertentu
ICW juga menyoroti mekanisme pengadaan empat paket penayangan konten Kemendikbudristek melalui katalog elektronik atau e-purchasing.
Nama paket pengadaan secara langsung mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
ICW menilai spesifikasi yang mengarah pada akun tertentu dapat membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk menawarkan layanan sejenis.
Karena itu, penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin persaingan yang terbuka dan kompetitif.
Organisasi tersebut turut mempertanyakan dasar penetapan harga. Tiga komponen penayangan konten menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.
Selain itu, tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai hampir seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
ICW meminta dasar perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), metode penetapan harga, dan kewajaran nilai kontrak diperiksa.
Sumber: ICW dan data INAPROC. Infografis: titastory.id.
Posisi Raffi Ahmad dan potensi konflik kepentingan
Persoalan lain yang disoroti ICW adalah posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Presiden Prabowo melantiknya pada 22 Oktober 2024.
Berdasarkan dokumen korporasi yang dirujuk ICW dari laporan Project Multatuli, Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham PT Rans Entertainmen Indonesia.
Perusahaan tersebut memegang 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Raffi juga memiliki 0,9 persen saham secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.
ICW mencatat KKP mengontrak PT Rans Animasi Indonesia sebanyak tiga kali setelah Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden.
Kondisi tersebut dinilai menimbulkan potensi konflik kepentingan. Sebab, seorang pejabat yang ditunjuk Presiden memiliki keterkaitan kepemilikan dan jabatan dalam perusahaan yang menerima kontrak pemerintah.
ICW menilai pemerintah harus memastikan penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer tidak berubah menjadi sarana membangun citra atau menggiring opini publik.
Menurut organisasi itu, belanja komunikasi pemerintah harus memiliki tujuan, indikator keberhasilan, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
ICW minta delapan paket pengadaan diaudit
Atas sejumlah persoalan tersebut, ICW menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait.
Pertama, ICW meminta KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan. Dokumen tersebut meliputi kerangka acuan kerja, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
Kedua, ICW mendesak BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian mengaudit pengadaan tersebut. Pemeriksaan perlu mencakup kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan instansi.
Ketiga, ICW meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik. Evaluasi perlu mencakup spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, persaingan usaha, dan kewajaran harga.
Keempat, ICW meminta Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian. ICW juga meminta pemerintah mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
Kelima, ICW meminta Raffi Ahmad membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah. ICW juga meminta penjelasan mengenai upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
