Ambon, – Pemerintah Kota Ambon memulai proyek penelitian berskala internasional yang berfokus pada inovasi pengelolaan sampah plastik dan transisi energi berkeadilan. Langkah itu ditandai dengan pelaksanaan Kick-off Meeting dan Stakeholder Coordination Meeting bertajuk Advancing an Equitable and Just Energy Transition in Ambon through Community-Based Waste Innovation and Inclusive Education di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Rabu, 17 Juni 2026.
Proyek tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari kalangan akademisi internasional hingga komunitas lokal. Sejumlah lembaga yang terlibat antara lain Macquarie University Australia, Universitas Katolik Soegijapranata, Politeknik Negeri Ambon, Institut Tifa Damai Maluku, serta organisasi masyarakat di Kota Ambon.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengatakan persoalan sampah di Kota Ambon telah menjadi tantangan serius yang tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah semata.
“Kami meyakini bahwa tantangan yang dihadapi saat ini sangat besar. Karena itu, tidak ada satu pihak pun yang dapat bekerja sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi dan kerja sama,” kata Bodewin.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kota Ambon masih berstatus daerah dalam pembinaan. Sementara itu, produksi sampah di kota tersebut mencapai sekitar 250 ton per hari.
Menurut Bodewin, pola pengelolaan konvensional yang hanya mengandalkan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak lagi efektif. Selain membutuhkan biaya operasional yang besar, metode tersebut dinilai tidak mampu menjawab persoalan sampah dalam jangka panjang.
Karena itu, Pemerintah Kota Ambon mulai mengubah paradigma pengelolaan sampah dengan mendorong penanganan dari sumbernya. Tahun ini, pemerintah berencana menerapkan teknologi Material Recovery Facility (MRF) dan Refuse-Derived Fuel (RDF) untuk mengolah sampah menjadi sumber energi alternatif, termasuk bahan bakar berbentuk briket.
Bodewin berharap perguruan tinggi lokal, khususnya Politeknik Negeri Ambon, dapat berperan dalam menghadirkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami membutuhkan teknologi pengelolaan sampah yang dapat ditempatkan di kawasan permukiman. Jika hal itu dapat diwujudkan, saya kira persoalan sampah akan jauh lebih mudah ditangani,” ujarnya.
Selain aspek teknologi, Bodewin menilai kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan mulai mengalami perubahan. Jika sebelumnya isu sampah lebih banyak menjadi bahan kritik di media sosial, kini muncul berbagai komunitas peduli lingkungan di tingkat RT dan RW yang aktif mengedukasi masyarakat.
Potensi tersebut, menurut dia, perlu diperkuat melalui pendidikan lingkungan yang inklusif agar perubahan perilaku masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Melalui proyek penelitian kolaboratif tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menyusun peta persoalan persampahan di Kota Ambon sekaligus menghasilkan solusi yang aplikatif dan berjangka panjang bagi pengelolaan lingkungan di ibu kota Provinsi Maluku itu.
