Ambon,- Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golongan Karya Kota Ambon yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (30/04/2026) resmi ditunda. Penundaan tersebut memunculkan dinamika politik yang cukup signifikan, terutama terkait hubungan antara partai politik dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Agenda yang seharusnya menjadi forum konsolidasi internal partai justru diwarnai ketegangan. Situasi memanas setelah perwakilan Pemkot Ambon dilaporkan meninggalkan arena Musda secara mendadak, sehingga memicu berbagai spekulasi mengenai memburuknya kondisi komunikasi politik antara kedua pihak.
Secara resmi, penundaan Musda didasarkan pada Surat Instruksi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Maluku Nomor B-57/DPD/GOLKAR-MAL/IV/2026. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa penundaan dilakukan untuk menyesuaikan dan menyinkronkan ketentuan organisasi pasca pelaksanaan Munas XI tahun 2024.
Namun demikian, sejumlah kalangan menilai bahwa alasan administratif tersebut belum sepenuhnya menjelaskan dinamika yang terjadi di lapangan. Insiden keluarnya delegasi Pemkot Ambon dari forum Musda dinilai sebagai peristiwa yang memiliki implikasi politik lebih luas.
Perwakilan Pemkot Ambon dalam forum tersebut, yang diwakili oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Ambon, disebut meninggalkan kegiatan sebelum agenda selesai. Langkah tersebut menimbulkan reaksi dari internal partai, yang menilai kejadian tersebut sebagai bentuk terganggunya komunikasi politik antara partai dan pemerintah daerah.
Salah satu fungsionaris Golkar, Ridwan Marasabessy, menyampaikan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis. Menurutnya, diperlukan penjelasan yang komprehensif agar tidak menimbulkan persepsi negatif di internal partai maupun di ruang publik.
“Diperlukan kejelasan komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan. Hubungan antara partai politik dan pemerintah daerah harus tetap dijaga dalam kerangka etika dan kemitraan yang konstruktif,” ujarnya.
Di sisi lain, penundaan Musda juga dinilai memberikan ruang bagi konsolidasi internal partai. Golkar Kota Ambon disebut tengah melakukan evaluasi terhadap kesiapan organisasi, termasuk penguatan struktur dan soliditas kader dalam menghadapi agenda politik ke depan.
Sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa masa penundaan ini akan dimanfaatkan untuk memperkuat disiplin organisasi serta memastikan keselarasan antara kader partai yang berada di legislatif maupun eksekutif. Langkah tersebut dianggap penting dalam rangka menjaga konsistensi arah kebijakan partai.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkot Ambon belum memberikan keterangan resmi terkait alasan penarikan delegasi dari forum Musda.
Ketiadaan penjelasan tersebut turut memunculkan berbagai interpretasi di kalangan pengamat politik lokal.
Situasi ini menempatkan hubungan antara Golkar dan Pemkot Ambon dalam sorotan. Sebagai salah satu partai politik yang memiliki peran penting dalam konfigurasi kekuasaan daerah, dinamika internal Golkar dinilai akan berpengaruh terhadap stabilitas politik di Kota Ambon.
Penundaan Musda X Golkar Ambon pada akhirnya tidak hanya mencerminkan persoalan internal partai, tetapi juga menjadi indikator adanya pergeseran dalam relasi kekuasaan di tingkat lokal. Publik kini menantikan kejelasan sikap dari kedua pihak guna memastikan bahwa dinamika politik yang terjadi tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
