- Di Papua Selatan, tekanan terhadap wilayah adat kian mengeras seiring laju Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke—ambisi negara membangun lumbung pangan dan energi raksasa di atas bentang hutan, rawa, dan tanah adat. Lebih dari dua juta hektare lahan ditetapkan untuk cetak sawah, kebun tebu, sawit, hingga pabrik bioetanol.
- Di balik angka-angka itu, masyarakat adat menghadapi kenyataan pahit: tanah mereka masuk peta proyek tanpa persetujuan, tanpa sosialisasi, dan tanpa ruang tawar.
- Salah satu kisah datang dari Mama Rufina Gebze, perempuan adat Marind Anim dari Kampung Onggari, Distrik Malind, Merauke. Wilayah adat Onggari masuk konsesi kebun tebu PT Borneo Citra Persada (BCP)—anak usaha Jhonlin Group—seluas lebih dari 50 ribu hektare.
- Jauh dari tanah konflik itu, di Jakarta, benang serta daun direntangkan, tangan bekerja, dan cerita mengalir pelan. Demikian lintasan suasana media gathering “Mama Merajut, Mama Bercerita” dalam rangkaian Pesta Pinggiran 2026di Taman Ismail Marzuki, Minggu (25/1/2026).
Di Papua Selatan, peta-peta pembangunan terus bergerak lebih cepat daripada suara warga. Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke—yang digadang-gadang sebagai lumbung pangan dan energi raksasa—membentang di atas lebih dari dua juta hektare tanah. Cetak sawah, kebun tebu, sawit, hingga pabrik bioetanol dirancang menyatu dalam satu lanskap besar. Namun di lapangan, proyek ini tidak sekadar memindahkan alat berat dan modal. Ia juga memindahkan batas hidup masyarakat adat, sering kali tanpa persetujuan dan tanpa penjelasan yang memadai.
Dari Kampung Onggari, Distrik Malind, Merauke, Mama Rufina Gebze mengingat dengan jelas momen ketika ia tahu tanah adatnya masuk wilayah PSN. Bukan dari pemerintah, bukan dari perusahaan, melainkan dari bantuan hukum. “Kami tidak tahu PSN. Tidak ada sosialisasi. Tiba-tiba dengar dari LBH Merauke: hutan dan tanah kami masuk PSN,” katanya. Wilayah adat Onggari masuk konsesi kebun tebu seluas lebih dari 50 ribu hektare. Di atas peta, itu hanya angka dan blok warna. Di lapangan, itu berarti hutan tempat berburu, kebun pangan, kuburan leluhur, dan sungai-sungai kecil yang menopang hidup sehari-hari.
Lewat musyawarah adat, warga Onggari memutuskan menolak proyek tersebut. Pada Mei 2025, mereka memasang salib merah dan sasi adat sebagai tanda larangan masuk hutan. “Salib itu simbol agama, sasi itu kesepakatan adat lima marga. Kalau melanggar, kami serahkan pada Tuhan dan leluhur,” ujar Mama Rufina. Penolakan itu bukan tanpa risiko. Tekanan datang dalam berbagai bentuk: kedatangan orang perusahaan, aparat, hingga kekhawatiran akan kriminalisasi. Namun bagi Mama Rufina, mempertahankan tanah adalah bagian dari tanggung jawab sebagai ibu. “Kalau tanah dan hutan tidak ada, bagaimana anak-anak kami?”
Cerita Mama Rufina adalah satu dari banyak kisah perempuan Papua yang kini berada di garis depan pertahanan ruang hidup. Mereka bukan hanya saksi, tetapi pelaku yang merasakan langsung dampak kebijakan pembangunan skala besar. Dari Merauke hingga Jayapura, dari rawa hingga pegunungan, perempuan adat menghadapi situasi serupa: tanah masuk konsesi, hutan menyempit, dan ruang hidup terdesak.
Jauh dari tanah konflik itu, di Jakarta, benang dan daun direntangkan. Tangan-tangan perempuan bekerja perlahan, merajut sambil bercerita. Di Taman Ismail Marzuki, Minggu (25/1/2026), suasana media gathering “Mama Merajut, Mama Bercerita” menjadi ruang perjumpaan antara pengalaman lapangan dan pendengar yang lebih luas. Perempuan-perempuan Papua duduk melingkar bersama jurnalis, kreator konten, dan aktivis. Tidak ada podium tinggi, tidak ada mikrofon yang mendominasi. Cerita mengalir dari tangan ke tangan, dari rajutan ke ingatan.
Mama Alowsia, perempuan adat Suku Yei, berbagi kisah tentang tanah adat Marga Kwipalo yang kini terancam ekspansi perusahaan. Bagi Mama Alowsia, hutan bukan sekadar bentang alam. Ia adalah ruang hidup. Tempat bambu, rotan, daun obat, dan pangan tersedia tanpa harus membeli. “Kalau hutan sudah digusur, bambu, rotan, daun obat, dan makanan mau dapat di mana? Nanti kita semua susah, anak cucu menderita,” katanya pelan.
Sejak medio 2024, Mama Alowsia dan suaminya, Vincen Kwipalo, menolak aktivitas perusahaan di tanah adat mereka. Penolakan itu dibalas dengan tekanan. Orang perusahaan dan aparat kerap mendatangi rumah mereka di Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob. “Kadang Mama menangis pas dengar suara backhoe tengah malam,” ujarnya. Meski demikian, Marga Kwipalo bertahan. Mereka memasang sasi, papan peringatan, dan menandai batas wilayah adat dengan cat merah. Vincen Kwipalo melaporkan dugaan penggelapan tanah adat dan tindak pidana perkebunan ke aparat penegak hukum pada November 2025, didampingi jaringan masyarakat sipil setempat.
Ruang “Mama Merajut, Mama Bercerita” menjadi tempat di mana kisah-kisah seperti ini tidak terputus oleh statistik atau jargon kebijakan. Di sana, cerita disampaikan dari sudut pandang tubuh dan ingatan. Dari rasa takut saat alat berat datang, dari lelahnya bernegosiasi tanpa kepastian, dari keyakinan bahwa tanah bukan sekadar aset ekonomi.
Dari wilayah Papua lainnya, Mama Rosita Tecuari, Ketua Organisasi Perempuan Adat Namblong, menggambarkan hutan sebagai rumah, dapur, laboratorium, dan supermarket. Wilayah adat Suku Namblong di Kabupaten Jayapura telah mengalami perampasan sejak era 1970-an—mulai dari kebun cengkeh hingga transmigrasi. Dari sekitar 53 ribu hektare, wilayah adat terus menyusut. Kini, sisa hutan terancam konsesi sawit. Meski izin perusahaan sempat dicabut pemerintah pada 2022, aktivitas di lapangan tak pernah benar-benar berhenti.
Perlawanan perempuan Namblong tidak selalu hadir dalam bentuk aksi jalanan. Ia juga menjelma dalam kerja-kerja perawatan pengetahuan. Sejak 2018, Organisasi Perempuan Adat Namblong mendirikan Sekolah Budaya untuk merawat bahasa ibu dan pengetahuan adat. Anak-anak diajak ke hutan untuk belajar bahasa sekaligus mengenal ruang hidupnya. Dari sini, lahir inisiatif jurnalisme warga dan pendokumentasian pengetahuan adat oleh generasi muda. Mereka mencatat cerita para tetua, batas wilayah adat, hingga melakukan patroli hutan untuk mencegah pembalakan liar.
Cerita-cerita ini hadir di tengah situasi genting. Papua adalah benteng terakhir hutan alam Nusantara. Namun tekanan terhadapnya terus meningkat. Data pemantauan organisasi masyarakat sipil menunjukkan ratusan hektare hutan Papua hilang hanya dalam hitungan bulan. Di tengah angka-angka itu, suara perempuan adat sering kali terpinggirkan, padahal merekalah yang paling awal merasakan dampaknya.
Pesta Pinggiran 2026 menghadirkan perempuan-perempuan Papua bukan sebagai objek cerita, melainkan sebagai pembuat karya dan penutur utama. Karya foto perempuan Suku Namblong ditampilkan dalam instalasi
“Rumah Mama – Voice of Mama-Mama”. Mama Rufina dan Mama Alowsia berbagi cerita di ruang bincang, bahkan menyanyikan senandung khas Marind di panggung. Di sini, seni, cerita, dan advokasi bertemu tanpa harus saling meniadakan.
Merajut, dalam konteks ini, bukan sekadar aktivitas tangan. Ia adalah cara merawat ingatan, menyambung cerita, dan menjaga keberlanjutan hidup. Di tengah kebijakan besar yang sering mengabaikan suara lokal, mama-mama Papua menunjukkan bahwa perlawanan tidak selalu harus keras. Ia bisa hadir dalam rajutan, dalam cerita yang dituturkan pelan, namun terus diulang—agar tidak hilang, agar tetap hidup.
