Ambon, — Apakah benar ibu kota Provinsi Maluku akan dipindahkan dari Ambon ke Masohi?
Pernyataan ini mencuat setelah PDI Perjuangan Maluku secara terbuka memastikan bahwa Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, akan menjadi calon ibu kota baru Provinsi Maluku.
Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur George Watubun, dalam konferensi pers di kantor DPD PDIP Maluku, kawasan Karpan Ambon, Senin (3/11/2025).
Ia menegaskan, rencana itu bukan sekadar wacana politik atau janji kampanye, melainkan telah resmi tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Provinsi Maluku.
“Kalau saudara-saudara tidak percaya, silakan cek. Kita sudah masukkan dalam RTRW Pemprov Maluku,” tegas Benhur kepada wartawan.
Menurut Benhur, gagasan pemindahan ibu kota ke Masohi berakar dari pertimbangan geopolitik Bung Karno yang menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.
Posisi Masohi di Pulau Seram dinilai strategis karena berada di tengah-tengah gugus kepulauan Maluku, memudahkan konektivitas antarwilayah.
“Masohi punya nilai historis yang dalam. Bung Karno sendiri yang meletakkan batu pertama Kabupaten Maluku Tengah di sana. Dan hari ini, di usia ke-68 Maluku Tengah, semangat juang itu kembali hidup,” ujar Benhur.
Ia menjelaskan, sejarah dan kondisi geografis menjadi dasar kuat mengapa pembangunan harus bergeser ke wilayah yang lebih terbuka dan berimbang.
“Maluku ini hanya punya empat pulau besar — Seram, Buru, Wetar, dan Yamdena. Bung Karno pernah bilang, lahan akan mengecil sementara manusia bertambah. Jadi arah pembangunan harus bergeser,” jelasnya.
Simbol Pemerataan, Bukan Soal Kota
PDI Perjuangan menegaskan, gagasan pemindahan ibu kota bukan persoalan mengganti Ambon, melainkan mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Ini bukan soal Ambon atau Masohi, tapi soal menghadirkan pusat kekuasaan yang lebih dekat dengan rakyat. Ini semangat ideologis yang kami pegang dari Bung Karno,” kata Benhur.
Menurutnya, perpindahan pusat pemerintahan ke Pulau Seram akan membuka ruang ekonomi baru, memperkuat integrasi wilayah kepulauan, dan mengurangi ketimpangan pembangunan yang selama ini terpusat di Ambon.
“Perjuangan ini panjang, tapi arah juangnya sudah jelas. PDI Perjuangan Maluku akan memastikan semangat geopolitik Bung Karno benar-benar hidup di tanah ini,” tutup Benhur.
Masohi bukan kota baru dalam sejarah pembangunan Indonesia Timur.
Nama “Masohi” berasal dari bahasa daerah yang berarti “bekerja bersama-sama.”
Bung Karno meletakkan batu pertama pembangunan kota ini pada 3 November 1957, menjadikannya simbol awal pemerataan pembangunan di timur Indonesia.
Kini, enam dekade kemudian, semangat Masohi sebagai simbol keadilan wilayah kembali dihidupkan, meski belum ada keputusan formal dari Pemerintah Pusat maupun DPRD Provinsi Maluku soal tahapan pemindahan ibu kota.
Belum Ada Kajian Resmi Pemerintah
Meski PDIP mengklaim rencana pemindahan sudah masuk RTRW, hingga kini belum ada dokumen publik yang memastikan keputusan final terkait pemindahan ibu kota provinsi.
Pemerintah Provinsi Maluku juga belum mengumumkan hasil kajian teknis maupun naskah akademik terkait kesiapan infrastruktur, tata ruang, dan ekonomi wilayah Masohi sebagai pusat pemerintahan baru.
Namun, pernyataan politik PDIP ini telah memantik perdebatan baru di Maluku, antara yang mendukung pemerataan pembangunan ke Pulau Seram dan yang menilai Ambon masih layak sebagai pusat administratif.
Apakah pemindahan ibu kota Maluku ke Masohi benar-benar akan terjadi?
Jawabannya masih bergantung pada keputusan politik, kesiapan tata ruang, dan kehendak publik Maluku sendiri.
Namun satu hal pasti — pernyataan PDIP ini telah membuka babak baru wacana geopolitik di wilayah kepulauan, menegaskan bahwa pemerataan bukan hanya wacana, tapi janji yang mulai dipertaruhkan di ruang politik.
