titastory, Maba, Halmahera Timur — Gelombang kritik warga dan warganet merebak di media sosial menyusul dugaan tidak transparannya proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk kegiatan eksplorasi di kawasan Teluk Buli, Kecamatan Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara. PT FHT, anak usaha Antam Group yang beroperasi di Tanjung Buli, dituding tidak melibatkan seluruh desa di sekitar wilayah tambang.
Isu ini mencuat setelah akun Facebook @GoeslawFister pada 28 September 2025 menulis unggahan yang menyorot minimnya partisipasi publik dalam proses AMDAL PT FHT.
“Tidak melibatkan semua desa dalam wilayah Kecamatan Maba dalam pembahasan AMDAL PT FHT. Tidak ada transparansi dan keterbukaan informasi dari perusahaan Antam Group dalam hal ini PT FHT yang berlokasi di Tanjung Buli,” tulis akun tersebut.
Pemilik akun itu juga mengkritik Pemerintah Kecamatan Maba yang dianggap abai dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Tanpa pengawasan serta sosialisasi yang jelas, semakin memperburuk keadaan Kampung Buli,” tulisnya dalam unggahan yang disertai tagar #MasyarakatMakinMiskin #LingkunganMakinRusak #KriminalisasiMasyarakatNo1.
Ia juga menyinggung narasi pemerintah pusat terkait hilirisasi yang disebut-sebut demi kesejahteraan masyarakat.
“Prinsip utama katanya demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah serta memperhatikan lingkungan,” tulisnya, sambil mempertanyakan keseriusan pemerintah.
Gelombang Respons Warganet
Unggahan @GoeslawFister itu memicu ratusan komentar dan reaksi warganet lainnya. Akun @FarukHasyim menilai kerusakan lingkungan akibat pertambangan akan menghancurkan masa depan generasi setempat.
“Lingkungan sudah hancur, otomatis generasi ke depan kehilangan alam dan penghidupan di kampung sendiri. Sudah ada persekongkolan pejabat dan oligarki untuk menguras habis kekayaan yang ada. Bersatulah, masyarakat Maluku Utara, untuk menuntut tanggung jawab pihak-pihak yang merusak alam,” tulisnya.
Sementara itu, akun @SangfatLibobaWararag mengajak masyarakat mengubah kritik menjadi aksi kolektif.
“Sebagai generasi yang peduli negeri ini, gunakan ide dan bukti-bukti untuk berdiskusi dalam forum atau rapat demi mencari solusi,” ujarnya.
Ada pula respons singkat dari akun @EfootballM yang menyoroti motif ekonomi.
“Cuma lihat uang saja, tidak pikir dampaknya,” tulisnya.
Foto-Foto Kerusakan Lingkungan
Dalam unggahannya, @GoeslawFister juga membagikan sejumlah foto yang memperlihatkan kondisi sungai dan pesisir yang tercemar. Air sungai yang sebelumnya jernih kini berwarna kekuningan karena dipenuhi material lumpur. Lumpur juga mengendap hingga ke kawasan pantai di Kampung Maba, merusak terumbu karang dan mengganggu habitat pesisir.
Foto-foto itu memantik keprihatinan publik terhadap dampak aktivitas industri di Teluk Buli yang disebut-sebut tidak pernah dijelaskan secara terbuka kepada warga.
Minim Transparansi
Sejumlah aktivis lingkungan di Halmahera Timur menilai, proses penyusunan AMDAL semestinya melibatkan masyarakat di seluruh desa yang terdampak, agar dampak sosial dan lingkungan dapat diantisipasi sejak awal. Mereka mendesak pemerintah daerah dan PT FHT membuka dokumen AMDAL dan menggelar forum konsultasi publik yang inklusif.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT FHT dan pemerintah Kecamatan Maba belum memberikan keterangan resmi mengenai tudingan yang dilontarkan warganet.