titastory, Amsterdam – Kepala Pemerintahan Republik Maluku Selatan (RMS) di pengasingan, J.G. Wattilete, mengimbau rakyat Maluku untuk tetap menjaga persatuan dan tidak terprovokasi dalam aksi demonstrasi yang direncanakan berlangsung di Ambon pada 1 September 2025. Imbauan ini disampaikan merespons gelombang protes nasional yang belakangan meluas di berbagai daerah di Indonesia.
“Demonstrasi ini muncul karena rakyat, termasuk rakyat Maluku, telah terlalu lama hidup dalam penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Kekayaan negeri ini hanya dinikmati oleh oligarki, sementara rakyat hidup dalam kelaparan,” kata Wattilete dalam pernyataan resminya, yang dikutip dari laman resmi media sosial-nya, Senin (1/9).
Ia mengingatkan agar rakyat Maluku, baik Muslim maupun Kristen, tidak terjebak pada upaya adu domba yang dapat memecah belah hubungan antarumat beragama. “Jangan biarkan kita dikorbankan oleh para provokator dan kembali ke luka lama masa lalu,” ujarnya.
Wattilete menekankan bahwa Maluku kaya akan sumber daya alam, namun selama ini hasilnya tidak dinikmati oleh masyarakat lokal. Menurutnya, kekayaan alam Maluku selama ini hanya menjadi sumber keuntungan bagi negara dan para elit penguasa.
“Tanah, air, dan semua hasilnya adalah milik kita. Namun sampai hari ini, rakyat Maluku belum merasakan manfaatnya. Kita sedang dijajah dan dibodohi oleh sistem yang tidak berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa hanya rakyat Maluku yang berhak menentukan masa depan mereka sendiri. Dalam pernyataannya, Wattilete menegaskan pentingnya penentuan nasib sendiri sebagai bagian dari hak asasi manusia universal.
“Seperti bangsa-bangsa lain di dunia, rakyat Maluku juga berhak atas penentuan nasib sendiri,” ucapnya.
Mengakhiri pernyataannya, Wattilete menyerukan perjuangan yang damai dan demokratis demi masa depan Maluku yang bebas dari kemiskinan, korupsi, diskriminasi, dan penindasan.
“Maluku adalah milik rakyat Maluku. Ale dan beta bersama-sama akan menentukan masa depan yang merdeka, sejahtera, dan damai,” tutupnya.
Seruan ini disampaikan menjelang rencana aksi besar di Ambon, yang diperkirakan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah Indonesia sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Wattilete.
“#MenaMuria #Maluku #RepublikMalukuSelatan,” Demikian pernyataan resmi Wattilete, menutup imbauannya.
