titastory, Ambon – Aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar aliansi mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) Maluku pada Senin, 1 September 2025, berakhir ricuh di depan Gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon. Dalam kericuhan tersebut, pimpinan DPRD Maluku, Benhur Watubun, terkena lemparan saat mencoba menemui massa aksi.
Ribuan orang dari berbagai elemen mahasiswa dan OKP ambil bagian dalam aksi ini. Di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), GMNI, PMII, KNPI Maluku, GPI, PMKRI, GMKI, hingga sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus di Ambon.
Sejak pagi, aksi berlangsung damai. Massa berkumpul di depan Mapolda Maluku, Tantui, untuk menyuarakan tuntutan terkait transparansi penegakan hukum, penghentian kriminalisasi aktivis, dan penertiban tambang ilegal di Maluku. Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto, bahkan turun langsung menemui massa dan menandatangani pakta integritas bersama perwakilan mahasiswa.
“Sebagai Kapolda, saya sangat cinta Maluku dan mahasiswa. Aspirasi adik-adik akan saya tindaklanjuti sesuai kewenangan,” ujar Kapolda di hadapan demonstran.
Namun, ketegangan meningkat ketika massa melanjutkan aksi ke Gedung DPRD Maluku sekitar pukul 13.48 WIT. Massa berhasil menerobos gerbang dan mendesak bertemu pimpinan dewan. Mereka menuding DPRD tidak berpihak pada rakyat, membiarkan praktik pertambangan ilegal, serta tidak produktif memperjuangkan kepentingan publik, terutama hak-hak masyarakat hukum adat.
Situasi memuncak pada pukul 14.32 WIT. Ketika massa dari aliansi rakyat Maluku dan kelompok Cipayung Plus terlibat saling lempar botol minum dan batu di depan pintu utama gedung dewan. Dalam kekacauan itu, Benhur Watubun yang sedang menemui demonstran terkena lemparan. Aparat keamanan segera melerai, dan pimpinan dewan kembali masuk ke dalam gedung untuk menghindari bentrokan lebih besar.
Setelah situasi mereda, pimpinan DPRD kembali keluar menemui massa. Benhur menegaskan komitmen dewan untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.
“Kami berterima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan. Ini adalah amanah rakyat dan akan kami perjuangkan sesuai kewenangan DPRD,” kata Benhur.
Usai menyampaikan aspirasi, massa dari aliansi rakyat Maluku membubarkan diri. Aksi kemudian dilanjutkan oleh kelompok Cipayung di depan Gedung DPRD, dengan pengawalan ketat aparat keamanan.
Cipayung Maluku membawa sepuluh tuntutan, antara lain: mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap rakyat, termasuk kasus ojol yang tewas ditabrak kendaraan taktis, reformasi menyeluruh di tubuh Polri, menolak kenaikan gaji DPR dan pajak baru, membatalkan UU Cipta Kerja, serta mendesak pengesahan RUU Daerah Kepulauan. Mereka juga menuntut pencabutan izin tambang bermasalah, penyelesaian konflik tanah adat, penanganan pencemaran tambang emas Gunung Botak, pembangunan ekonomi rakyat Maluku, serta memprioritaskan putra daerah dalam pengelolaan Blok Masela.
“Yakinkanlah, di tangan rakyat yang sudah dititipkan kepada wakilnya, kami akan menyampaikan keluh kesah kepada pemerintah pusat, provinsi, hingga Kota Ambon. DPRD berdiri di atas kepentingan rakyat,” ujar Benhur menutup pertemuan dengan massa.
Penulis: Christian S.
