titastory.id, Seram Bagian Barat – Puluhan warga Desa Hatunuru, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), menyegel kantor desa, Kamis, 10 Juli 2025. Aksi ini dipicu kekecewaan warga terhadap pemerintah desa yang dianggap gagal merealisasikan program bantuan bibit sapi tahun anggaran 2023.
Penyegelan dilakukan oleh tiga warga yang mewakili masyarakat, yakni Agus Matapuli, Calvin Paul, dan Cemo Rumahuru. Mereka memasang pamflet pada pintu kantor desa yang berisi tuntutan kepada Kejaksaan Negeri Piru untuk segera mengusut dugaan proyek fiktif dan penyelewengan anggaran di Desa Hatunuru.
“Kami hanya menuntut realisasi dari program yang disepakati dalam musyawarah desa. Ini program pemberdayaan berupa bantuan bibit sapi. Tapi anehnya, yang dibagikan justru uang, itu pun hanya kepada sebagian warga,” kata Agus Matapuli kepada wartawan.
Agus menegaskan, jika anggaran sudah dicairkan namun bantuan tidak diberikan sebagaimana mestinya, maka perlu ada pertanggungjawaban yang transparan dari pihak pemerintah desa. Ia khawatir ada penyalahgunaan anggaran yang berpotensi melanggar hukum.
Hal senada diungkapkan Calvin Paul. Ia menyebut, sejak tahun 2023 masyarakat sudah dijanjikan bantuan bibit sapi, namun hingga dua tahun berjalan, janji itu tak kunjung terealisasi.
“Kami minta Kejaksaan Negeri Piru tidak tinggal diam. Ini masalah serius. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” ujar Calvin.
Sementara itu, tokoh masyarakat Hatunuru, Cemo Rumahuru, menilai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga turut abai terhadap keluhan warga. Ia menyebut BPD seharusnya menjadi pengawas anggaran desa, namun hingga kini belum ada tindakan nyata dari lembaga tersebut.
“Penyegelan ini merupakan bentuk kekecewaan kolektif. Pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum tidak bisa menutup mata. Kami menuntut audit terbuka dan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan anggaran,” tegas Cemo.
Menurut warga, program pemberdayaan itu tertuang dalam dokumen rencana pembangunan desa dan telah dialokasikan anggarannya. Namun dugaan mereka, dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan hanya dibagikan secara tunai kepada sebagian orang yang tidak mewakili keseluruhan masyarakat penerima manfaat.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Hatunuru belum memberikan tanggapan resmi. Warga pun berjanji akan terus memblokir aktivitas pemerintahan desa hingga ada jawaban jelas dari pihak berwenang.
Penulis : Edison Waas
