Kunjungan Gubernur Maluku dan Forkopimda Isyaratkan Dukungan Penuh untuk PT SIM Kembali Beroperasi

24/06/2025
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), melakukan kunjungan kerja ke lokasi PT Spice Islands Maluku (SIM) yang mengelola budidaya pisang abaka di Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Senin (23/6/2025). Foto: titastory/Ian

titastory, Piru – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), melakukan kunjungan kerja ke lokasi PT Spice Islands Maluku (SIM) di Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Senin (23/6/2025).

Kunjungan itu diikuti Pangdam XV/Pattimura, Kapolda Maluku, Kabinda, dan turut didampingi Bupati SBB Asri Arman. Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi sinyal dukungan pemerintah provinsi dan aparat keamanan atas rencana beroperasinya kembali PT SIM, yang sebelumnya sempat ditutup karena konflik dengan masyarakat sekitar.

Perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis—khususnya budidaya pisang abaka—telah menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya sejak 1 Juni 2024, sesuai dengan SK penutupan Nomor 084/spin_LegawI/2024 tertanggal 27 Juni 2024. Alasan penutupan: kisruh yang berkepanjangan dengan masyarakat Pelita, Kawa, Nuruwe, dan Waesamu yang tak kunjung selesai.

Akibat penghentian aktivitas tersebut, sekitar 520 karyawan harus dirumahkan, dan lebih tragis, konflik sosial di lapangan menyebabkan satu warga dinyatakan meninggal dunia.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), melakukan kunjungan kerja ke lokasi PT Spice Islands Maluku (SIM) yang mengelola budidaya pisang abaka di Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Senin (23/6/2025). Foto: titastory/Ian

 

Dorongan Investasi Demi Kurangi Kemiskinan

Gubernur Lewerissa dalam sambutannya menekankan bahwa tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Maluku hanya dapat diatasi jika iklim investasi dikondisikan secara kondusif dan kolaboratif. “Tidak ada cara lain selain mendorong masuknya investasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” ujar Lewerissa di hadapan masyarakat.

Ia menambahkan, kehadiran Forkopimda merupakan bentuk komitmen bahwa negara hadir untuk menciptakan rasa aman dan menjamin stabilitas bagi dunia usaha. “Kami butuh dukungan para raja, kepala desa, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat. Jika kita menginginkan anak-anak kita memiliki masa depan dan pekerjaan, maka pilihannya jelas: kita harus menciptakan iklim investasi yang sehat,” tegasnya.

Ia pun menyerukan semangat “sorong bahu” atau kerja bersama untuk memperbaiki iklim usaha di wilayah itu, sembari memastikan bahwa semua pihak akan mendapat manfaat ekonomi dari kehadiran investasi.

Luka Lama Belum Sepenuhnya Pulih

Meski demikian, kisruh sosial yang melatarbelakangi penutupan PT SIM belum sepenuhnya usai. Sebagian masyarakat masih mempertanyakan pola kemitraan dan pengelolaan lahan oleh perusahaan. Belum jelas pula bagaimana pemerintah dan perusahaan akan membangun kembali kepercayaan masyarakat lokal agar konflik tidak berulang.

Kehadiran Forkopimda—yang mencakup unsur militer dan kepolisian—mengundang catatan tersendiri dari kalangan masyarakat sipil. Diperlukan pendekatan dialogis, bukan semata pendekatan keamanan, agar rencana beroperasinya kembali perusahaan ini tidak memicu trauma dan ketegangan sosial di kemudian hari.

Penulis: Christian S.
error: Content is protected !!