titastory, Ambon — Suasana depan Kantor DPRD Maluku memanas saat puluhan mahasiswa asal Kepulauan Kei yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Evav menggelar aksi protes, Senin, 16 Juni 2025. Mereka mengecam keras aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Batulicin Beton Asphalt (BBA) di Pulau Kei Besar, sekaligus menuding adanya keterlibatan militer dalam pengamanan tambang tersebut.
“Kehadiran aparat militer dalam mengawal operasi tambang adalah bentuk penyimpangan dari tugas pokok TNI. Masyarakat jadi takut untuk bersuara,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Mahasiswa membawa sejumlah spanduk dengan pesan perlawanan. Di antaranya berbunyi: “Save Kei Besar”, “Masuk tanpa izin bukan pembangunan, itu perampasan”, dan “Tanah Kei punya roh, jangan robek kami punya adat.” Suara genderang dan yel-yel menggema di antara ikat kepala merah yang menjadi simbol perlawanan.
Dalam orasinya, massa menyampaikan bahwa masyarakat di sekitar lokasi tambang kerap merasa diintimidasi dan tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat. Mereka menilai, keberadaan militer di sekitar tambang telah mengacaukan tatanan sosial dan membuat banyak warga memilih diam.
“Kami orang Kei ingin hidup damai. Tapi kalau militer dikirim untuk jaga tambang, itu bukan pengamanan, itu pembungkaman,” ujar salah seorang peserta aksi yang enggan disebut namanya.
Mereka juga mendesak DPRD Maluku untuk segera memanggil Pangdam XVI/Pattimura guna memberikan klarifikasi atas dugaan keterlibatan aparat dalam operasi PT BBA.
Penulis: Ian Sipahelut
