Gerakan Solidaritas di Sorong Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat

titastory, Sorong – Ratusan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Selamatkan Raja Ampat menggelar aksi damai di Kota Sorong, menuntut pencabutan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat. Massa bergerak dari Taman Deo Sorong City dan Kompleks Ramayana, Jalan Ahmad Yani, menuju Kantor Gubernur Papua Barat Daya.

Koordinator aksi, Abner Dimara, menyebut narasi hilirisasi energi berkelanjutan oleh pemerintahan Prabowo–Gibran sebagai bentuk penyesatan. Mereka menuding pemerintah menggunakan isu ‘energi hijau’ untuk membuka akses tambang yang merusak lingkungan.

“Mereka bicara soal energi yang ramah lingkungan, tetapi menghancurkan alam untuk tujuan itu,” tegas Abner saat berorasi.

Menurutnya, tambang nikel di berbagai daerah telah menimbulkan kerusakan ekologi dan sosial. Kondisi serupa tengah mengancam Raja Ampat, yang kini menjadi target ekploitasi berikutnya.

“Setelah membabat habis Kalimantan dan Sumatera, kini Papua menjadi sasaran. Ini bukan sekadar tambang nikel, tapi tanah adat juga sedang diincar untuk perkebunan sawit,” imbuhnya.

Pandangan serupa juga disampaikan Aliansi Masyarakat Adat dan tokoh lingkungan di Raja Ampat. Sejak tahun lalu, sejumlah IUP nikel telah diterbitkan untuk Pulau Gag, Kawei, Waigeo, Manyaifun, dan lainnya, yang menuai penolakan luas oleh masyarakat adat dan pelaku wisata lokal tempo.co+9aman.or.id+9sorongraya.inews.id.

Menurut Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), Elon Salomo, izin tersebut tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem laut dan budaya lokal, tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat

Sejalan dengan itu, pelaku wisata di kawasan tersebut memperingatkan bahwa tambang akan menghancurkan industri pariwisata dan mata pencaharian warga yang selama ini mengandalkan ekosistem laut Raja Ampat .

Tuntutan dan Ancaman Aksi Lebih Besar

Dalam orasinya, Abner menyerukan agar pemerintah segera mencabut semua IUP nikel di Raja Ampat dan Papua, serta menghentikan persekongkolan antara korporasi dan negara.

“Pertambangan di Papua tidak bisa lepas dari ketamakan kapitalisme yang mengorbankan alam dan masyarakat,” ujarnya.

Gerakan ini juga mengecam narasi pembangunan hijau yang dibungkus sebagai transformasi energi, yang menurut mereka hanyalah kamuflase legitimasi bagi eksploitasi ekonomi besar-besaran. Abner menyatakan bahwa mereka siap menggelar aksi lebih besar jika tuntutan ini diabaikan.

“Masyarakat adat siap mempertahankan tanah leluhur. Kami menolak tambang yang menghancurkan warisan alam dan budaya kami,” tambahnya.

Konteks dan Respons Pemerintah

Penolakan terhadap tambang nikel telah bergulir sejak awal 2025. IUP di beberapa pulau, seperti Pulau Gag yang dikelola PT Gag Nikel, telah menimbulkan resistensi tajam. Pada Maret lalu, masyarakat adat di Pulau Manyaifun memblokade akses tambang dan mendesak pemerintah menarik semua izin bisnis.

Penulis: Johan Djamanmona