titastory.id,halmahera – Surat terbuka untuk Presiden Indonesia, Joko Widodo telah dilayangkan oleh Komite Aksi Maluku Utara.
Surat tersebut isinya tentang kejadian bencana alam yang kini sedang dialami oleh masyarakat Desa Lukulamo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Bencana ini mengancam kehidupan warga desa di sekitar area lingkar tambang.
Surat terbuka kepada orang nomor satu di Indonesia ini, lantaran bencana alam banjir yang menerjang Desa Lukulamo dan beberapa desa lainnya di Halmahera Tengah, dampak dari aktivitas sejumlah perusahaan tambang, diantaranya PT. IWIP, PT. WBN dan Subkontraktor lainnya.
“Hasil investigasi, pengakuan sejumlah Kepala Desa, termasuk Kepala Desa Lukulamo, banjir yang melanda kawasan pemukiman warga akibat dari aktivitas pertambangan,” ungkap Koordinator Komite Aksi Maluku Utara, Fahri Haya, Rabu (14/08/20Fahri bilang, sebagai putra daerah dia menuntut Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, PT. WBN, dan PT. IWIP agar segera menghentikan aktivitas perusahaan, dan fokus pada masalah bencana banjir yang terjadi di Lukulamo.
“Harapan kami, dengan surat yang dibuat, Presiden Republik Indonesia segera menindaklanjuti,” pintanya.
Fahri menjelaskan, banjir membawa kerugian dan penderitaan yang sangat luar biasa bagi warga. Sebagian besar harta benda milik warga rusak terendam banjir, diantaranya televisi, kulkas, kursi sofa hingga ada juga warga yang menjadi korban. Bahkan sumber air yang merupakan kebutuhan vital bagi warga menjadi ikut tercemar
“Banyak hal negatif yang didapatkan masyarakat lingkar tambang, baik dari sisi sumber air yang tercemar dan pendapatan ekonomi, dan hasil pertanian. Jadi mereka (masyarakat) dalam kondisi terancam sejak adanya aktivitas tambang,” tegasnya.
Untuk itu lanjut Fahri, lewat surat terbuka ini Komite Aksi Maluku Utara menuntut adanya pembangunan talud di bibir sungai sepanjang 2 kilometer.
Pemerintah Provinsi juga harus memperhatikan kondisi Desa Lukulamo dan desa lainnya, agar kedepan tidak ada lagi bencana banjir.
Komite Aksi Maluku Utara ini juga meminta lintasan jalan Gunung Tabalik harus dipindahkan, karena banyak memakan korban dan tidak layak dijadikan sebagai kawasan pemukiman, dampak aktivitas lalu lintas.
“Pemerintah pusat dan daerah harus segera bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Halmahera Tengah,” tegasnya. (TS 10)
