titastory, Ambon – Sebanyak 11 Desa Persiapan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terancam dikembalikan ke desa induk, atau statusnya kembali menjadi dusun.
Hal ini tercantum dalam surat Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, yang telah disampaikan ke Penjabat Bupati SBB, Ahmad Jais Elly beberapa waktu lalu.
“Terakhir itu di Penjabat Gubernur sudah mengeluarkan surat kepada Penjabat Bupati untuk mengembalikan 11 desa persiapan menjadi Dusun, “ungkap Andarias Hengky Kolly, Ketua DPRD Kabupaten SBB, kepada wartawan usai rapat bersama Ketua DPRD Maluku, di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Kamis (13/02/2025).
Adapun 11 desa yang terancam kembali menjadi dusun, yaitu Lasahata dan Saweli di Kecamatan Taniwel. Desa Tomi-tomi, Tihu, Tiang Bendera, Tawabi Jaya di Kecamatan Huamual Belakang.
Kemudian desa persiapan Ursana, Sukowati, Kawatu, dan Imabatai di kecamatan Inamosol Elpaputih, serta desa Abio di Kecamatan Elpaputih.
Menurut politisi PDIP ini, peningkatan status 11 desa persiapan telah diproses sejak 7 tahun lalu. Hanya saja prosesnya terlambat, baik di kepemimpinan mantan Bupati Alm Yasin Payapo, kemudian Timotius Akerina, hingga saat saat ini dipimpin Penjabat Bupati Jais Elly.
Lambatnya proses tersebut, kemudian diperparah dengan adanya surat dari Penjabat Gubernur, untuk dikembalikan status 11 desa persiapan menjadi dusun.
Agar ada kode register desa baru,
Andarias mengaku, bersama pimpinan lainnya telah berkoordinasi langsung dengan Ketua DPRD Maluku, untuk dapat memfasilitasi pembentukan 11 desa persiapan ke Pemerintah Daerah Maluku, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Biro Hukum Setda Maluku.
“Tadi kita sudah rapat bersama, nantinya DPRD Provinsi melalui komisi I akan memanggil Dinas Pemdes Provinsi Maluku dan Kabag Hukum terkait dengan ini, untuk menerbitkan kode register desa baru,”kata Andarias.
Efisiensi Anggaran Berdampak Pada DAU
Terlepas dari hal tersebut, Andarias mengaku juga berkonsultasi berkaitan dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD 2025.
Menurutnya, Kebijakan ini bisa mempengaruhi daerah terutama Kabupaten SBB, melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
“Kita tahu bersama bahwa yang namanya DAU peruntukan untuk PU dipotong. Untuk itu kita berkoordinasi kira-kira untuk SBB seperti apa. Karena konsekuensinya kalau masuk dalam DAU peruntukan semua dipotong otomatis,”pungkasnya.
Hal ini juga berdampak pada sejumlah proyek pembangunan fisik di kabupaten SBB.
Penulis : Christian.R Editor. : Martha Dianti
